DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah didesak agar lebih mendukung pengembangan wisata budaya berbasis desa guna menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

Keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan sebagai penggerak pariwisata dan perekonomian nasional.

"Wisata budaya berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan memberdayakan ekonomi daerah." ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim dalam keterangannya, Selasa (29/7).

Baca juga:

Keberagaman budaya Indonesia Masih Jadi Magnet Bagi Wisatawan Mancanegara

Ia mencontohkan, di Lampung, festival-festival tahunan berbasis desa dengan daya tarik budaya terus bermunculan. Lampung juga kaya akan warisan budaya, situs-situs bersejarah, dan kuliner khas.

Salah satu contohnya adalah Festival Budaya Gemati yang akan diadakan pada 27 Juli 2025 di Gemati Wisata Budaya Desa Banjarejo, Lampung Timur. Festival ini bertujuan melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Lampung melalui berbagai seni dan budaya khasnya.

"Festival ini adalah salah satu inisiatif yang berupaya melestarikan dan mempromosikan budaya Lampung melalui seni. Inisiatif dari masyarakat seperti ini patut didukung dan diapresiasi. Dengan pengemasan yang unik dan kreatif, budaya dapat menjadi sumber ekonomi," tambah Chusnunia.

Legislator dari dapil Lampung II ini juga mendukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk terus menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pelaku pariwisata daerah. Hal ini bertujuan memperkuat ekosistem pariwisata lokal agar terus berkembang.

"Kami berkolaborasi dengan Kemenpar sebagai mitra untuk meningkatkan kapasitas komunitas dan pelaku wisata di daerah, demi mendorong pertumbuhan pariwisata regional," jelasnya.

Baca juga:

Dibekali Kemampuan Bahasa Asing, Personel Satpol PP DKI Jakarta Dikerahkan ke Kawasan Wisata dan Hiburan

Politisi dari Fraksi PKB ini turut mengapresiasi kolaborasi Kemenpar dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dalam menonjolkan budaya sebagai daya tarik pariwisata Indonesia.

"Melalui kolaborasi ini, upaya mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan diharapkan membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkasnya.

#Pariwisata #Industri Pariwisata #Pariwisata Indonesia #Kementerian Pariwisata #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
IHSG merupakan tolok ukur utama kondisi pasar dan ekonomi bangsa yang tidak hanya berdampak pada investor domestik, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan pasar internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Modifikasi cuaca dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Bagikan