Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 September 2021
Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra

Presiden Joko Widodo, Minggu (22/11), kembali menghadiri rangkaian KTT G20 tahun 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia akan memimpin penyelenggaraan G20 sekaligus jadi tuan rumah untuk ratusan pertemuan, termasuk di antaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022. Indonesia dijadwalkan secara resmi memimpin G20 pada Desember 2021 setelah menerima estafet kepemimpinan dari Italia yang menjadi ketua sekaligus tuan rumah G20 pada tahun ini.

Menkopolhukam Mahfud MD yang mengoordinasi penyelenggaraan rangkaian acara G20 di Indonesia sejak awal Desember 2021 sampai akhir November 2022, TNI dan Polri sudah siap untuk mengamankan pelaksanaan Presidensi (kepemimpinan) G20 pada 2022.

Baca Juga:

Bertukar Dengan India, Indonesia Tuan Rumah KTT G20 di 2022

"Kami sudah bertekad tidak memberi toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia," kata Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/9).

Panitia Nasional G20, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sedangkan Mahfud MD mengepalai Bidang Dukungan Penyelenggaraan G20 akan membantu koordinasi, dan mempersiapkan berbagai kebutuhan rangkaian acara dan pertemuan.

Mahfud menerangkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk di antaranya di bidang keamanan, protokol kesehatan, logistik, infrastruktur acara, tempat acara dan transportasi untuk KTT, pertemuan tingkat menteri, deputi, sherpa, working group, dan engagement group.

Kemudian, terkait persiapan komunikasi dan media, Mahfud menjelaskan pihaknya telah menyiapkan strategi dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik terkait G20 dan manfaat Presidensi atau Kepemimpinan Indonesia dalam G20.

"Kami menyiapkan serangkaian strategi dan kegiatan komunikasi agar publik memahami makna, peran, dan manfaat yang diperoleh Indonesia selama Presidensi dan KTT G20, serta (bagaimana itu dapat jadi cara) meraih simpati dan dukungan internasional," katanya.

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Panitia Nasional Penyelenggara G20, juga berencana menggelar kegiatan di luar acara utama (side event). Kegiatan-kegiatan di luar acara utama itu merupakan upaya memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Ketua dan Tuan Rumah G20 pada 2022.

“Persiapan side event, yaitu langkah-langkah mengkoordinasi event di luar acara pokok, mengambil manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia dan mensinergikannya dengan potensi industri dan perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.

Mahfud menegaskan, evaluasi terhadap situasi pandemi akan dilakukan dua bulan sebelum acara berlangsung. Tidak hanya itu, penyelenggara juga akan memastikan jumlah penduduk yang divaksin di Indonesia akan mencapai di atas 80 persen sebelum acara G20 berlangsung.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

#KTT G20 #G20 #Mahfud MD #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan