Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Mei 2021
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

KTT G20 di Jerman. (Foto: Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomemimpin Sherpa Track G20. Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada 2020 Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada 2022 yang maju setahun lebih awal dari rencana semula pada 2023.

Penunjukan ini melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia pada 27 Mei 2021. Selain itu, perlu dibentuk panitia nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi.

Baca Juga:

Bertukar Dengan India, Indonesia Tuan Rumah KTT G20 di 2022

"Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Minggu (30/5).

Airlangga akan memimpin Sherpa Track G20 yang membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang. Tugas pokok tersebut antara lain mengoordinasikan pelaksanaan tugas penanggung jawab bidang yang dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) akan menjadi focal point kelompok kerja G20.

K/L itu antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK.

Selanjutnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator harian yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Raden Edi Prio Pambudi serta Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani.

Berikutnya, mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia serta menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Kemudian, menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri dan Engagement Groups sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden RI.

Airlangga menyebutkan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20 yaitu sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi COVID-19.

Forum G20 merupakan representasi perekonomian Dunia yang menguasai sekitar 85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia.

KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada November 2022 di Bali atau Pulau Komodo, NTT, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing. (Knu)

Baca Juga:

G20 Pantau Rebutan Likuiditas di Pasar Keuangan

#KTT G20 #G20 #Krisis Ekonomi #Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Prabowo menyebut investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026 dan berkontribusi membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Indonesia
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2050. Ia menyoroti inflasi 2,92 persen dan investasi Rp 1.010 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Berita Foto
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Peluncuran Riset: The Sustainability Shift: Indonesia's Industrial Landscape in Five Key Sectors, Opportunities and Risks Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 20 Agustus 2026
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Bagikan