Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Indonesia Minta Inggris Tidak Ikut Uni Eropa Soal Aturan Deforestasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Juni 2023
Indonesia Minta Inggris Tidak Ikut Uni Eropa Soal Aturan Deforestasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham. (Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham.

Airlangga mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia dengan Inggris yang telah dibangun dan dijaga.

Baca Juga:

Berdampak ke Sawit, Indonesia dan Malaysia Bahas Regulasi Deforestasi Uni Eropa

Richard Graham mengatakan Inggris selaku mitra wicara ASEAN telah memberikan dukungan pada dua Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia, yakni prioritas terkait pengembangan kerangka inisiatif industri di kawasan ASEAN dan penyusunan peta jalan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan.

Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia di wilayah Eropa, Inggris menyampaikan kesiapan untuk mendukung hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan digitalisasi ekonomi di Indonesia.


Menanggapi rencana Inggris untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia, Menko Airlangga mengatakan pemerintah Inggris dapat bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia.

"Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy, dan IBM Academy," ujarnya.

Airlangga membahas regulasi turunan dari Uji Tuntas terhadap Komoditas Kehutanan yang Berisiko (Due Dilligence on Forest Risk Commodities) yang tengah disusun oleh Inggris.



Ia berharap Inggris tidak mengikuti langkah Uni Eropa yang belum lama ini mengeluarkan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang berpotensi merugikan petani kecil dari komoditas ekspor unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit.


Ia mengatakan, Indonesia siap melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif.

Indonesia dan Inggris juga menegaskan keinginan untuk menjajaki kemungkinan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) melalui platform dialog kerjasama ekonomi dan perdagangan, Joint Economic and Trade Committee (JETCO), yang telah terbentuk sebelumnya.


“Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan produk yang diproduksi juga dapat diekspor, dan bersifat komplementer,” katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sam Altman Ancam OpenAI akan Tinggalkan Uni Eropa

#Kelapa Sawit #Kerusakan Lingkungan #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun
Kementerian Koperasi akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun
Indonesia
BBM B50 Diklaim Kuatkan Nilai Tambah Komoditas Sawit dan Hemat Impor BBM Ratusan Triliun
Data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015 - 2025 berhasil menghemat devisa Rp 722,9 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
BBM B50 Diklaim Kuatkan Nilai Tambah Komoditas Sawit dan Hemat Impor BBM Ratusan Triliun
Indonesia
Mentan Lapor ke Presiden Prabowo Harga Sawit Petani sudah Kembali Normal
Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan harga TBS di tingkat petani karena tidak ingin petani sawit merugi ketika harga CPO dunia meningkat.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Mentan Lapor ke Presiden Prabowo Harga Sawit Petani sudah Kembali Normal
Berita
Harga TBS Jatuh, Satgas Pangan Polri Lakukan Penyelidikan ke 173 Pabrik Kelapa Sawit
Sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mencari dan menemukan apakah terdapat peristiwa pidana yang terjadi atau tidak.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Harga TBS Jatuh, Satgas Pangan Polri Lakukan Penyelidikan ke 173 Pabrik Kelapa Sawit
Indonesia
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
Berita
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Hingga saat ini, sekitar 22 ribu petani telah tergabung dalam jaringan FORTASBI, yang berasal dari sekitar 40 ribu petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Juni 2026
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Indonesia
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru turun ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Penyidik menduga terdapat praktik manipulasi data ekspor yang dilakukan untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit atau under invoicing.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Indonesia
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah segera mengintervensi penurunan harga kelapa sawit usai pembentukan PT DSI.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Bagikan