Indonesia Minta Inggris Tidak Ikut Uni Eropa Soal Aturan Deforestasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Juni 2023
Indonesia Minta Inggris Tidak Ikut Uni Eropa Soal Aturan Deforestasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham. (Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham.

Airlangga mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia dengan Inggris yang telah dibangun dan dijaga.

Baca Juga:

Berdampak ke Sawit, Indonesia dan Malaysia Bahas Regulasi Deforestasi Uni Eropa

Richard Graham mengatakan Inggris selaku mitra wicara ASEAN telah memberikan dukungan pada dua Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia, yakni prioritas terkait pengembangan kerangka inisiatif industri di kawasan ASEAN dan penyusunan peta jalan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan.

Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia di wilayah Eropa, Inggris menyampaikan kesiapan untuk mendukung hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan digitalisasi ekonomi di Indonesia.


Menanggapi rencana Inggris untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia, Menko Airlangga mengatakan pemerintah Inggris dapat bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia.

"Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy, dan IBM Academy," ujarnya.

Airlangga membahas regulasi turunan dari Uji Tuntas terhadap Komoditas Kehutanan yang Berisiko (Due Dilligence on Forest Risk Commodities) yang tengah disusun oleh Inggris.



Ia berharap Inggris tidak mengikuti langkah Uni Eropa yang belum lama ini mengeluarkan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang berpotensi merugikan petani kecil dari komoditas ekspor unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit.


Ia mengatakan, Indonesia siap melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif.

Indonesia dan Inggris juga menegaskan keinginan untuk menjajaki kemungkinan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) melalui platform dialog kerjasama ekonomi dan perdagangan, Joint Economic and Trade Committee (JETCO), yang telah terbentuk sebelumnya.


“Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan produk yang diproduksi juga dapat diekspor, dan bersifat komplementer,” katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sam Altman Ancam OpenAI akan Tinggalkan Uni Eropa

#Kelapa Sawit #Kerusakan Lingkungan #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Pemerintah masih membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Indonesia
Prabowo Sebut Kelapa Sawit 'Miracle Crop', Ungkap Alasan Prioritaskan Pengembangannya
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa kelapa sawit merupakan Miracle Crop. Ia juga mengungkapkan alasan memprioritaskan pengembangannya.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Sebut Kelapa Sawit 'Miracle Crop', Ungkap Alasan Prioritaskan Pengembangannya
Indonesia
Prabowo Sebut Sawit Komoditas Strategis Dunia, dari Minyak Goreng hingga Avtur
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit sebagai komoditas strategis dunia. Sawit dinilai mampu membuat Indonesia bebas impor solar hingga jadi produsen avtur terbesar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Sebut Sawit Komoditas Strategis Dunia, dari Minyak Goreng hingga Avtur
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Inggris berkomitmen membantu Indonesia melestarikan ekosistem di 57 taman nasional. Komitmen ini disampaikan saat Presiden Prabowo bertemu Raja Charles III di London.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Selain pembayaran yang telah diterima, Satgas PKH mencatat masih terdapat potensi penerimaan denda dari sektor perkebunan sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Bagikan