Indonesia Minta Inggris Tidak Ikut Uni Eropa Soal Aturan Deforestasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham. (Foto: Antara
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Utusan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan ASEAN Richard Graham.
Airlangga mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia dengan Inggris yang telah dibangun dan dijaga.
Baca Juga:
Berdampak ke Sawit, Indonesia dan Malaysia Bahas Regulasi Deforestasi Uni Eropa
Richard Graham mengatakan Inggris selaku mitra wicara ASEAN telah memberikan dukungan pada dua Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia, yakni prioritas terkait pengembangan kerangka inisiatif industri di kawasan ASEAN dan penyusunan peta jalan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan.
Sebagai salah satu mitra perdagangan terbesar Indonesia di wilayah Eropa, Inggris menyampaikan kesiapan untuk mendukung hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan digitalisasi ekonomi di Indonesia.
Menanggapi rencana Inggris untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia, Menko Airlangga mengatakan pemerintah Inggris dapat bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang untuk mengembangkan sektor pendidikan Indonesia.
"Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy, dan IBM Academy," ujarnya.
Airlangga membahas regulasi turunan dari Uji Tuntas terhadap Komoditas Kehutanan yang Berisiko (Due Dilligence on Forest Risk Commodities) yang tengah disusun oleh Inggris.
Ia berharap Inggris tidak mengikuti langkah Uni Eropa yang belum lama ini mengeluarkan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang berpotensi merugikan petani kecil dari komoditas ekspor unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit.
Ia mengatakan, Indonesia siap melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif.
Indonesia dan Inggris juga menegaskan keinginan untuk menjajaki kemungkinan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) melalui platform dialog kerjasama ekonomi dan perdagangan, Joint Economic and Trade Committee (JETCO), yang telah terbentuk sebelumnya.
“Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan produk yang diproduksi juga dapat diekspor, dan bersifat komplementer,” katanya. (Asp)
Baca Juga:
Sam Altman Ancam OpenAI akan Tinggalkan Uni Eropa
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Prabowo Sebut Kelapa Sawit 'Miracle Crop', Ungkap Alasan Prioritaskan Pengembangannya
Prabowo Sebut Sawit Komoditas Strategis Dunia, dari Minyak Goreng hingga Avtur
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan