Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Pasalnya, baru 5 persen masyarakat yang tinggal di perumahan kawasan Bogor Depok Tangerang Bekasi (Bodetabek) yang terlayani transportasi umum.
"Sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum," kata Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika, Djoko Setijowarno kepada MerahPutih.com, Minggu (28/1).
Idealnya, kata Djoko Setijowarno, warga bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter.
Baca juga:
Minimnya Angkutan Umum Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Memburuk
Saat ini, ia berujar, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen jiwa penduduk Jakarta dilayani oleh angkutan umum. Akan tetapi, baru 656.000 orang atau kurang dari 5 persen jiwa penduduk Bodetabek yang telah dilayani angkutan umum eksisting.
Padahal, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.
Menurut dia, pertambahan jumlah kendaraan pribadi di DKI dan di daerah penyangga, baik sepeda motor maupun mobil, juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih memilih transportasi pribadi untuk bermobilisasi.
Tawaran mendapatkan sepeda motor yang kian mudah dan murah juga menyebabkan masyarakat lebih tertarik memakai motor untuk bermobilitas. Sepeda motor, baik kendaraan pribadi maupun ojek daring, kian menjadi pilihan transportasi masyarakat karena cenderung lebih gesit.
Baca juga:
Lantas, bagaimana dengan 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah di Kawasan Bodetabek yang juga memerlukan layanan angkutan umum?
Maka kata dia, Kementerian Perindustrian, mengucurkan anggaran Rp 12,3 triliun yang diperuntukan insentif kendaraan listrik. Anggaran itu akan dibelikan 138 unit bus dengan nilai Rp 48 miliar pada tahun 2023 dan 414 bus sebesar Rp 144 miliar di tahun 2024.
Sebaiknya pemerintah memberikan pembiayaan untuk pembelian 552 untuk dioperasikan di 1.824 perumahan di Bodetabek yang belum terlayani angkutan umum dan mendapat subsidi, supaya target 60 persen warga beralih menggunakan angkutan umum tercapai.
"Untuk mewujudkannya memerlukan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, bisa dalam bentuk Public Transporatation Obligation (PSO) angkutan umum atau lembaga pembiayaan angkutan umum di bawah Kementerian Keuangan," tuturnya. (Asp)
Baca juga:
Transportasi Umum Jakarta Harus Bersih dari Atribut Kampanye
