DPRD DKI Dukung Ingub ASN Wajib Naik Angkutan Umum, Langkah Awal Atasi Macet dan Polusi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
DPRD DKI Dukung Ingub ASN Wajib Naik Angkutan Umum, Langkah Awal Atasi Macet dan Polusi

Ilustrasi: ASN naik angkutan UMUM (Berita Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dukungan terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang kewajiban penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengalir.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menilai kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sebagai langkah awal yang efektif.

“Tujuan akhirnya bukan hanya untuk ASN, tapi juga membentuk kebiasaan baru di masyarakat agar lebih mengandalkan angkutan umum,” ujar Pandapotan, Rabu (30/4).

Baca juga:

KAI Dukung Kebijakan ASN DKI Naik Transportasi Umum dengan Penyediaan Layanan yang Aman, Nyaman, dan Terjangkau

Pandapotan menekankan perlunya pengaturan jadwal keberangkatan ASN mengingat keterbatasan kapasitas transportasi umum saat ini. Ia juga mendorong Pemprov DKI untuk memperluas jangkauan transportasi umum, terutama Transjabodetabek, agar seluruh ASN dari berbagai wilayah dapat mencapai tempat kerja dengan mudah dan nyaman.

Ia meyakini bahwa kebiasaan ASN menggunakan transportasi umum dapat menular dan membentuk budaya baru di masyarakat.

Senada, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, juga menyambut baik kebijakan ini. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta yang selama ini didominasi penggunaan kendaraan pribadi.

Baca juga:

Minta Maaf Tak Naik Transportasi Umum untuk Rapat ke DPR, Pramono: Waktunya Mepet

Alia mengingatkan pentingnya peran aktif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawasi kedisiplinan pegawai agar kebijakan ini tidak hanya menjadi euforia awal tanpa tindak lanjut yang serius.

“Jangan cuma semangat di awal, sekadar untuk buat konten, lalu hilang begitu saja. Harus ada keseriusan dari masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti kebijakan ini,” tandasnya.

#DPRD DKI Jakarta #Angkutan Umum #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Aksi mogok berjualan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Indonesia
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Hujan deras yang tak kunjung reda sejak pagi membuat pola mobilitas warga berubah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dukung Akses Pendidikan Inklusif, Pemprov DKI Tambah Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Pemprov Jakarta menambah 32 bus sekolah ramah disabilitas dan lima rute baru pada 2026. Total kini 37 armada melayani 10 rute demi akses pendidikan inklusif.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dukung Akses Pendidikan Inklusif, Pemprov DKI Tambah Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Kenaikan transaksi digital ini berbanding lurus dengan daya beli masyarakat yang tetap kuat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pramono Tegaskan Ekonomi Jakarta 2025 Surplus Rp3,89 Triliun, Investasi Tembus Target
Salah satu kejutan besar dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta adalah lonjakan di sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pramono Tegaskan Ekonomi Jakarta 2025 Surplus Rp3,89 Triliun, Investasi Tembus Target
Indonesia
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Kasus DBD di Jakarta meningkat menjadi 143 kasus hingga 19 Januari 2026. Dinkes DKI dan Gubernur Jakarta ungkap penyebab dan langkah penanganan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Musim Hujan Picu Lonjakan DBD di Jakarta, Pramono Anung: Wilayah Barat dan Utara Rawan
Indonesia
Revitalisasi Glodok-Kota Tua, Rano Karno: Potensi Wisata Sangat Besar
Pemprov DKI Jakarta menata kawasan Glodok yang terintegrasi dengan revitalisasi Kota Tua. Rano Karno optimistis kawasan ini mampu menarik wisatawan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Revitalisasi Glodok-Kota Tua, Rano Karno: Potensi Wisata Sangat Besar
Bagikan