Indonesia Jadi Bos Pasukan Perdamaian Gaza, TNI Siap Guncang Dunia di Jalur Merah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 Februari 2026
Indonesia Jadi Bos Pasukan Perdamaian Gaza, TNI Siap Guncang Dunia di Jalur Merah

Ilustrasi. ANTARA/Walda Marison.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi I DPR RI mendukung penuh penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza, Palestina. Langkah strategis ini mempertegas kontribusi nyata Indonesia yang melampaui sekadar dukungan politik, melainkan aksi konkret di lapangan untuk menjaga perdamaian dunia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa kepercayaan dunia internasional ini merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Menurutnya, posisi tersebut mencerminkan pengakuan global terhadap profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai misi perdamaian selama ini.

"Komisi I DPR RI dengan tegas mendukung langkah pemerintah dan TNI dalam menjalankan penugasan ini," ujar Dave Laksono, Jumat (20/2).

Baca juga:

8.000 TNI Bakal Dikirim ke Gaza, Komisi I DPR Ingatkan Risiko dan Mandat Perdamaian

Kepercayaan Dunia pada Profesionalisme TNI

Kehadiran pasukan Indonesia di tengah konflik Timur Tengah diyakini akan membawa dampak positif bagi stabilisasi kawasan.

Dave menyebutkan bahwa pengiriman personel ini akan memperkuat reputasi bangsa sebagai negara yang konsisten memegang teguh amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

DPR juga memberikan catatan penting agar pemerintah mempersiapkan segala aspek secara matang sebelum keberangkatan.

Persiapan tersebut mencakup dukungan logistik yang mumpuni, aturan pelibatan (rules of engagement) yang jelas, hingga jaminan perlindungan bagi prajurit yang bertugas di medan konflik.

Solidaritas Nyata di Jalur Gaza

Baca juga:

Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Gaza dan Solusi Dua Negara di Forum BoP

Kepastian keterlibatan Indonesia muncul setelah Panglima ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, mengumumkan lima negara pertama yang akan mengirimkan personel ke Gaza. Selain Indonesia, negara lain yang bergabung adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.

"Pengiriman pasukan Indonesia bukan hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga wujud nyata komitmen bangsa dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia," tambah Dave.

Komisi I DPR RI berjanji akan mengawal misi ini agar berjalan sesuai koridor hukum internasional. Fokus utama tetap pada keselamatan pasukan sambil memastikan mandat internasional terlaksana secara terukur demi kedaulatan warga Palestina di Gaza.

#Gaza #Jalur Gaza #Dewan Perdamaian Gaza #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan