Indonesia Hadapi Risiko Pelebaran Defisit Neraca Transaksi Berjalan


Teller menunjukkan uang rupiah yang ditransaksikan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye.
MerahPutih.com - Defisit transaksi berjalan tahun 2024 diperkirakan minus 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun 2023 minus 0,11 persen terhadap PDB. Lalu, defisit fiskal tahun 2024 diperkirakan berkisar minus 2,14 persen terhadap PDB dari tahun 2023 yang tercatat minus 1,65 persen terhadap PDB.
Saat ini, APBN mengalami surplus sebesar Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024. Nilai surplus tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp 2.802,3 triliun.
Baca juga:
Perawatan Pribadi Berikan Andil Inflasi Terbesar di Momen Ramadan
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3.325,1 triliun. Namun, Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit pada neraca transaksi berjalan pada tahun ini.
Ekonom Josua Pardede mengatakan, Indonesia berisiko menghadapi kondisi "twin deficit" seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.
"Indonesia juga harus dihadapkan dengan risiko kembalinya 'twin deficit' atau kondisi di mana ekonomi mencatatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal," kata Josua.
Data terakhir menunjukkan, surplus neraca perdagangan Indonesia terus menyusut, sejalan dengan berlanjutnya normalisasi harga komoditas dan kondisi ekonomi Tiongkok, mitra dagang utama Indonesia, yang cenderung terus melemah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS, yang ditopang oleh non migas sebesar 2,63 miliar dolar AS. Namun, nilai surplus itu turun 1,13 miliar dolar AS secara bulanan jika dibandingkan dengan Januari 2024 yang tercatat sebesar 2,02 miliar dolar AS.
Josua menuturkan, penerimaan negara cenderung menurun sejalan dengan normalisasi harga komoditas. Data terkini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus, namun jika dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun lalu, surplus cenderung menurun.
Kondisi tersebut, kata ia, memberi kekhawatiran terkait pembiayaan APBN ke depan sehingga memberikan sentimen negatif pada pasar obligasi Indonesia. Tercatat bahwa kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun dari awal tahun.
"Per 2 April 2024, kepemilikan investor asing pada SBN menurun sekitar 1,73 miliar dolar AS secara year to date (ytd) meskipun investor asing membukukan net buy sekitar 1,48 miliar dolar AS (ytd) di pasar saham," ujarnya dikutip Antara. (*)
Baca juga:
Jakarta Barometer: Pemprov DKI Harus Berdayakan BUMD untuk Kendalikan Inflasi
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen

Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah

Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi

Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen

Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi

Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan

Produk Kecantikan Rambut Indonesia Tembus Pasar Italia, Surplus Dagang Diharapkan Terus Naik

Neraca Perdagangan Mei 2025 Surplus USD 4,30 Miliar

Strategi Sukses Jakarta Kendalikan Inflasi Jadi Kunci Stabilitas Harga Pangan dan Distribusi Efisien

Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
