Indonesia Alami Surplus Tenaga Kerja
Puluhan pencari kerja mencatat data lowongan kerja di arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja Propinsi Banten, di Serang, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama/15
MerahPutih Peristiwa - Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengakui Indonesia sedang mengalami surplus tenaga kerja.
Pria yang akrab disapa Lubis itu mengemukakan hal tersebut saat melihat data pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 700 ribu pekerja yang diindikasikan akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kalau kita melihat data dari BPJS Ketenaga kerjaan iya sepertinya terjadi surplus tenaga kerja," tuturnya di Jakarta, Rabu, (7/10).
Hanya saja kata Lubis, angka tersebut masih belum dapat dipastikan. Lantaran tidak semua pekerja yang mencairkan JHT, pekerja yang disebabkan karena PHK dan mencari lapangan kerja.
"Tapikan sebetulnya data itu ada satu yang ternyata dia wirausaha, ada juga yang memang sudah ditampung, berapa yang sudah langsung memiliki kerjaan, mempunyai usaha, dan ada juga yang langsung diterima kerja juga gitukan, dan ada juga yang memang sengaja mengambil hak nya. Kita belum tahu nih secara realnya," pungkasnya. (rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
PHK di Industri Pertambangan dan Perdagangan Sumbang Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Data Terbaru BPS Ungkap Mayoritas Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia hanya Lulusan SD
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Pelamar Program Magang Nasional Tembus 156 Ribu, Kuota November Naik 4 Kali Lipat
Pemerintah Buka Pendaftaran Magang Bergaji Rp 3,3 Juta Mulai 15 Oktober, Daftar Lewat SIAPkerja
Ada Perjanjian IEU-CEPA, Anak Muda Indonesia Berpeluang Besar Kerja di Uni Eropa
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan