Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13

Ana AmaliaAna Amalia - Jumat, 15 Juli 2016
Indikasi Pelanggaran HAM dalam Penanganan Teroris, Komnas HAM Bentuk Tim 13

Ilustrasi Teror Peledakan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya membentuk tim khusus untuk mengevaluasi penanganan teroris yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Tim yang bernama Tim 13 ini terdiri dari 13 orang dan rencananya akan bekerja selama tiga bulan kedepan.

"Kami akan bekerja tiga bulan. Tujuannya memberikan evaluasi dalam praktek pemberantasan teroris oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian. Apakah sudah on the track dalam menegakan prinsip HAM, kejujuran dan trasnparansi," ucap Busyro Muqoddas yang masuk dalam Tim 13 ini di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7).

Menurut Busyro penanganan teroris yang dilakukan Polri belum bisa dibilang baik. Apalagi banyak ketidakterbukaan saat penangkapan-penangkapan teroris sehingga menimpulkan banyak interpretasi di masyarakat.

"Kejujuran dan transparansi ini menjadi bagian penting. Karena kami tidak ingin proses pemberantasan ini dinilai penuh dengan ketidakjujuran. Kalau terus-menerus seperti ini Indonesia akan dicap sebagai negara yang subur dengan terorisme dan hal ini akan merugikan," ujarnya.

Ditempat yang sama Hariz Azhar dari KontraS bersyukur dengan terbentujnya Tim 13 ini. Pasalnya Tim 13 bisa menjadi acuan institusi lain untuk menangani masalah yang ada.

"Akhirnya Komnas HAM bikin juga tim yang komperhensif. Saya pikir ini tidak bisa dihindari lagi karena banyak kasus. Kita tinggal tunggu Kompolnas dan Ombusman mau melakukan apa," pungkas Hariz yang juga bagian Tim 13.

Tim 13 sendiri terdiri dari berbagai berbagai latar belakang seperti akademisi, agamawan hingga aktivis. Orang-orang tersebut diantaranya Busyro Muqoddas, Bambang Widodo Umar, KH Salahuddin Wahid, Trisno Raharjo, Ray Rangkuti, Dahnil Azhar Simanjuntak, Hariz Azhar, Siane Indriani, Harid Abbas, Manager Nasution, Frans Magnis Suzeno, Magdalena Sitorus dan Todung Mulya Lubis. (yni)

BACA JUGA:

  1. Anwar, Napi Buron Lapas Salemba Dibekuk di Jasinga
  2. Romansa Chairil Anwar dan Wanita - Wanita di Sekitarnya
  3. New York Tawarkan Rp1,3 M untuk Cari 2 Buronan Kabur
  4. Wawasan Kebangsaan Narapidana untuk Tanamkan Rasa Bela Negara
  5. Lagi, Narapidana Lolos Seleksi Pilkada
#HAM #Busyro Muqoddas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan tim asesor akan diisi unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Indonesia
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Selain fokus pada peradilan militer, legislator tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap tren kekerasan berbasis gender
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Bongkar Kasus HAM, DPR RI Percepat Revisi UU Peradilan Militer Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
PKB menyoroti penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Hal itu dianggap berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 10 Februari 2026
PKB Soroti Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Dinilai Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
ShowBiz
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Band rock METHOSA merilis single Adu Domba bertepatan dengan Hari HAM 2025. Suarakan solidaritas korban pelanggaran HAM dan kritik terhadap impunitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
METHOSA Rilis Single 'Adu Domba', Angkat tentang Aksi Kamisan dan Rentetan Tragedi HAM
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Bagikan