Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 Desember 2021
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2021 diklaim masuk kategori baik. Nilainya berada pada rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya.

Tenaga Ahli Menteri Agama Mahmud Syaltout mengatakan, hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang akan diperingati tanggal 3 Januari 2022 nanti.

"Kami bersyukur nilai KUB mencapai nilai tinggi. Artinya, kinerja Kementerian Agama lebih baik,” ujar Mahmud dalam keterangan pers, Selasa (21/12).

Baca Juga:

Hari Toleransi Internasional, Menag Sebut Keragaman Adalah Kekayaan

Menurut Mahmud, mendapatkan nilai baik bukan hal yang mudah. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak Kementerian Agama dan pemangku kepentingan.

“Karena indeks KUB dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kerja sama, dan kesetaraan,” ungkapnya.

Indeks KUB, lanjut Mahmud, menjadi early warning dan monitoring system yang baik karena dapat melihat pola pikir dan sikap di masyarakat Indonesia.

“Ini adalah inventaris terbaik yang dimiliki Kemenag, maka perlu tindak lanjut dari hasil temuan,” katanya.

Kepala Balitbang Diklat Kemenag Achmad Gunaryo mengatakan bahwa Indeks KUB adalah cara untuk menunjukkan wajah toleransi melalui potret kerukunan di Indonesia.

Maka, indeks KUB diharapkan dapat menunjukkan wajah terbaiknya.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini menjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman.

"Maka perlu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan,” ujar Gunaryo.

Baca Juga:

Dibanding Bikin Kontroversi, PAN Ingatkan Menag Kerja Tingkatkan Toleransi

Indeks KUB adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Selain itu, riset ini pun memotret dinamika keagamaan aktual sekaligus mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik.

“kontribusi pemikiran dan hasil riset senantiasa penting dalam rangka membantu perumusan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta (evidence based policy making),” katanya.

Launching Indeks KUB ini pun bernilai strategis sebagai bagian dari solusi.

Maka dari itu, konsep moderasi beragama dan memperkuat kondisi kerukunan umat beragama menjadi pilihan tepat.

“Kami berharap peta KUB ini membuat ini kita lebih mantap memelihara kerukunan umat beragama dan menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai,” ujar Gunaryo.

Berikut 10 provinsi dengan Indeks KUB terbaik:

1. Nusa Tenggara Timur 81,07

2. Papua 80,20

3. Sulawesi Utara 78,35

4. Papua Barat 78,63

5. Bali 77,95

6. Kalimantan Barat 77,61

7. Maluku 76,30

8. Kalimantan Tengah 76,20

9. Kepulauan Riau 76,20

10. D.I. Yogyakarta 76,03. (*)

Baca Juga:

Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra

#Toleransi #Toleransi Umat Beragama #Kementerian Agama
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Hari Santri, DPR: Bukti Perhatian Presiden terhadap Dunia Pesantren
Ditjen Pesantren diharapkan dapat mendorong koordinasi, pembinaan, dan pengembangan pesantren dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Hari Santri, DPR: Bukti Perhatian Presiden terhadap Dunia Pesantren
Indonesia
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Cak Imin menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Indonesia
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Sebagian biro travel diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Bagikan