Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Presiden Jokowi memeriksa pasukan dalam Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10). ANTARA/Indra Arief

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai keberadaan komponen cadangan (komcad) dapat mengefisienkan anggaran pertahanan, terutama sumber daya manusia (SDM).

"Untuk komcad sendiri, kalau kita lihat, memang sangat berpotensi (mengefisienkan anggaran pertahanan), apalagi kalau berbicara masalah ZGP (zero growth personnel), tidak ada penambahan personel baru seiring dengan kebutuhan pertahanan hari ini," ujar Ekonom Indef, Andry Satrio Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/10).

Dilihat dari segi anggaran pertahanan, dalam hal ini pemerintah membelanjakan setengah dari anggaran pertahanan untuk belanja personel, komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan.

Baca Juga

Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara

Andry menyebutkan alokasi belanja pegawai pertahanan nyaris selalu paling tinggi apabila dibandingkan dengan pos pengeluaran lainnya. Pada tahun 2020, misalnya, persentase belanja pegawai sebesar 35,37 persen, belanja barang 31,62 persen, dan belanja modal 32,82 persen.

Dengan memanfaatkan komcad dalam menekan belanja pegawai, kata dia, anggaran pertahanan selanjutnya untuk porsi nonpersonel, seperti infrastruktur dan teknologi.

"Tentu adanya efisiensi dari belanja pertahanan tersebut, terlebih kalau ada solusi alternatif seperti komcad, saya rasa efisiensi dari anggaran tersebut bisa dikejar sehingga efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut bisa lebih maksimal," ucapnya.

Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Keberadaan komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sesuai dengan Pasal 48, komcad terdiri atas warga negara usia 18-48 tahun, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, dan sarana prasarana (sapras) nasional.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 42 UU PSDN dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU PSDN, komcad berhak mendapatkan uang saku selama pelatihan, tunjangan operasi saat mobilisasi, perawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta penghargaan.

Baca Juga

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Hingga kini, setidaknya sudah ada sekitar 2.500 orang yang tercatat masuk sebagai komcad gelombang pertama. Mereka pun telah mengikuti pelatihan selama 3 bulan di lembaga pendidikan dan/atau kesatuan TNI.

Sementara itu, Indonesia memiliki tentara sebanyak 800.000 orang yang terdiri atas personel aktif dan cadangan dengan jumlah masing-masing sebanyak 400.000 orang. (Pon)

#INDEF #Kementerian Pertahanan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks
Kementerian Pertahanan membantah keras narasi yang menyebut Menhan mengusulkan darurat militer
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks
Indonesia
Legislator Bongkar Habis Strategi Prabowo Subianto untuk Pertahanan Negara, dari Siber hingga Laut Cina Selatan
Sukamta menilai alokasi anggaran dan langkah yang diambil Presiden Prabowo sudah tepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Legislator Bongkar Habis Strategi Prabowo Subianto untuk Pertahanan Negara, dari Siber hingga Laut Cina Selatan
Indonesia
Bikin Penasaran! Prabowo Tambah Dua Badan Baru Dalam Struktur Kementerian Pertahanan
Selain penambahan badan baru, Perpres ini juga mengubah beberapa nomenklatur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Bikin Penasaran! Prabowo Tambah Dua Badan Baru Dalam Struktur Kementerian Pertahanan
Indonesia
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indef merekomendasikan pemerintah untuk mengubah pendekatan dari reaktif
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indonesia
Akun X @H4ckmanac Klaim Bobol 700.000 Data Penerimaan CPNS, Begini Penjelasan Kemenhan
Situs yang sebelumnya diserang peretas atau hacker merupakan situs internal Biro Humas Kemhan. Situs tersebut sudah tidak terpakai karena aplikasinya sudah tidak beroperasi lagi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Akun X @H4ckmanac Klaim Bobol 700.000 Data Penerimaan CPNS, Begini Penjelasan Kemenhan
Indonesia
Kemenhan Ungkap Peluang Wajib Militer di Masa Depan, Tekankan Aspek Biaya
Saat ini partisipasi warga negara dalam pertahanan bersifat sukarela
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 April 2025
Kemenhan Ungkap Peluang Wajib Militer di Masa Depan, Tekankan Aspek Biaya
Indonesia
Kemhan Bantah Rumor soal Rusia Ingin Bangun Pangkalan Militer di Papua
Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah rumor soal Rusia ingin membangun pangkalan militer di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Kemhan Bantah Rumor soal Rusia Ingin Bangun Pangkalan Militer di Papua
Indonesia
Kemhan Pastikan Mobil Fortuner Terduga Pelaku Transaksi PSK Bukan Milik Pegawai Aktif
Kemhan: mobil tersebut sebelumnya memang pernah digunakan oleh seorang pegawai Kemhan yang kini telah pensiun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 April 2025
Kemhan Pastikan Mobil Fortuner Terduga Pelaku Transaksi PSK Bukan Milik Pegawai Aktif
Indonesia
Angkat Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran, Kemhan: Alokasi untuk Pegawai Tak Terdampak
Deddy Corbuzier diangkat di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Frengky Aruan - Kamis, 13 Februari 2025
Angkat Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran, Kemhan: Alokasi untuk Pegawai Tak Terdampak
Indonesia
KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Wajib Setor LHKPN
KPK menyebut jabatan yang diemban Deddy tergolong wajib lapor LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Februari 2025
KPK Ingatkan Deddy Corbuzier Wajib Setor LHKPN
Bagikan