INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'

MerahPutih.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai dirigen kebijakan ekonomi dinilai gagal mengonsolidasikan kebijakan pangan dan hilirisasi sawit. Ini tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

“Harusnya Kemenko Perekonomian bisa mengoordinasikan dan mengondisikan kementerian terkait agar tidak ada kelangkaan minyak goreng dan kedelai sehingga harganya naik," ucap Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Padahal, menurut Esther, Kemenko Perekonomian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kajian terkait minyak goreng dan kedelai. "Masalahnya sudah nyata dan teridentifikasi, tapi pemerintah tidak mau saja menyelesaikan?”

Esther meambahkan Menko Airlangga semestinya mengambil langkah strategis dan terukur dalam mengatasi masalah ini, sehingga, tidak membuat "masyarakat lapar". "Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan bahaya. Rakyat lapar, maka kemungkinan kaos bisa terjadi. Historically, Presiden Sukarno dan Suharto lengser karena krisis," ungkit dia.

INDEF menilai kelangkaan minyak goreng sejak Oktober 2021 dan mahalnya harga kedelai belakangan ini karena komoditi itu hanya dikendalikan beberapa pemain. Masalah yang sekarang terjadi pun bukanlah pertama kali di Indonesia. Dengan demikian, pasar kedelai dan minyak goreng oligopoli.

"Ketika ada pemicu sedikit, harga sawit meningkat dan penggunaan sawit dibatasi untuk biodiesel dan produsen sawit jika mau ekspor harus diolah dulu, pasti kondisi ini lebih mudah dimainkan oleh produsen minyak goreng. Seharusnya hal ini bisa dipelajari dan dikendalikan," tutup Esther.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah strategis di bidang pangan dan olahan sawit karena kebijakan yang ditelurkan cenderung pro pengusaha. "Tentu pemerintah dalam hal ini ngasih kebijakan pro pengusaha, kira-kira begitu itu penyebabnya," katanya.

Saat ini, lanjut dia, koordinasi antarkementerian/lembaga terkait pun belum kompak. Mereka dinilai masih mengedepankan ego masing-masing. Imbasnya, pengawasan di lapangan buruk. “Pengawasannya juga kurang, kementerian pengawasannya lemah," terangnya. "Ego sektoral (karena) nyari sendiri-sendiri, nyari cuan,” tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Siasat Perajin Tahu di Solo Bertahan di Tengah Mahalnya Harga Kedelai