Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara PT PP (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan konstruksi dan investasi, hingga 31 Desember 2023, mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 31,67 triliun atau naik 1,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) senilai Rp 31,19 triliun.
Kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana Pemerintah sebesar 42,79 persen, swasta sebesar 37,20 persen, dan BUMN sebesar 20,01 persen.
Baca Juga:
Komnas HAM akan Dalami Dugaan BUMN Jual Senjata ke Myanmar
Adapun perolehan kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor jalan dan jembatan sebesar 34,64 persen, gedung sebesar 31,71 persen, perkeretaapian sebesar 11,22 persen, bandara sebesar 7,21 persen.
Lalu, pelabuhan sebesar 4,81 persen, bendungan sebesar 4,44 persen, industri sebesar 3,44 persen, irigasi sebesar 1,25 persen, pembangkit listrik sebesar 0,65 persen, dan minyak dan gas 0,63 persen.
"Kami tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan kami terus memonitor proyek-proyek kami sehingga hal ini dapat mendukung program strategis pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/1).
Adapun capaian proyek baru yang berhasil diraih perseroan di Desember 2023 diantaranya Terminal BBM Biak (Sisi Laut) senilai Rp 393 miliar, dermaga Shiplift Block A-B senilai Rp 275 miliar dan pembangunan RS PON Jakarta senilai Rp 258 miliar.
Ia mengatakan, pertumbuhan nilai kontrak yang dimiliki perseroan tersebut menandakan bahwa perseroan selama ini terus dipercaya oleh berbagai pihak dalam mengerjakan proyek-proyek diskala nasional maupun internasional serta konsisten dalam memperkuat bisnis jasa konstruksi.
Perseroan, kata ia, berkomitmen tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini digalakkan oleh pemerintah.
Sampai dengan saat ini, PT PP mengerjakan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 12 diantaranya telah diselesaikan.
Komposisi PSN tersebut terdiri dari sektor jalan tol sebesar 56,25 persen, bendungan sebesar 18,02 persen, rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 14,02 persen, pelabuhan dan dermaga sebesar 9,15 persen, bandara sebesar 1,82 persen dan sektor industri sebesar 0,75 persen. (Knu)
Baca Juga:
BUMN Bantah Tudingan Jual Senjata ke Myanmar
