BUMN PT PP Raih Kontrak Pembangunan RS PON Jakarta Rp 258 Miliar


Ilustrasi pembangunan. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara PT PP (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan konstruksi dan investasi, hingga 31 Desember 2023, mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 31,67 triliun atau naik 1,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) senilai Rp 31,19 triliun.
Kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana Pemerintah sebesar 42,79 persen, swasta sebesar 37,20 persen, dan BUMN sebesar 20,01 persen.
Baca Juga:
Komnas HAM akan Dalami Dugaan BUMN Jual Senjata ke Myanmar
Adapun perolehan kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor jalan dan jembatan sebesar 34,64 persen, gedung sebesar 31,71 persen, perkeretaapian sebesar 11,22 persen, bandara sebesar 7,21 persen.
Lalu, pelabuhan sebesar 4,81 persen, bendungan sebesar 4,44 persen, industri sebesar 3,44 persen, irigasi sebesar 1,25 persen, pembangkit listrik sebesar 0,65 persen, dan minyak dan gas 0,63 persen.
"Kami tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan kami terus memonitor proyek-proyek kami sehingga hal ini dapat mendukung program strategis pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/1).
Adapun capaian proyek baru yang berhasil diraih perseroan di Desember 2023 diantaranya Terminal BBM Biak (Sisi Laut) senilai Rp 393 miliar, dermaga Shiplift Block A-B senilai Rp 275 miliar dan pembangunan RS PON Jakarta senilai Rp 258 miliar.
Ia mengatakan, pertumbuhan nilai kontrak yang dimiliki perseroan tersebut menandakan bahwa perseroan selama ini terus dipercaya oleh berbagai pihak dalam mengerjakan proyek-proyek diskala nasional maupun internasional serta konsisten dalam memperkuat bisnis jasa konstruksi.
Perseroan, kata ia, berkomitmen tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini digalakkan oleh pemerintah.
Sampai dengan saat ini, PT PP mengerjakan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 12 diantaranya telah diselesaikan.
Komposisi PSN tersebut terdiri dari sektor jalan tol sebesar 56,25 persen, bendungan sebesar 18,02 persen, rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 14,02 persen, pelabuhan dan dermaga sebesar 9,15 persen, bandara sebesar 1,82 persen dan sektor industri sebesar 0,75 persen. (Knu)
Baca Juga:
BUMN Bantah Tudingan Jual Senjata ke Myanmar
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN

Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN

Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten

Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik

MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN

WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara

Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi

5 Indikator Ini Bisa Identifikasi Potensi Puncak Siklus Bitcoin

Tokenized Stocks Dinilai Jadi Era Baru Investasi Saham Kripto

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
