Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dana Moneter Internasional (IMF) akan meluncurkan metode baru untuk menilai keberlanjutan utang, agar lebih akurat memprediksi risiko krisis keuangan dan meningkatkan transparansi.
Pembaruan metodologi penilaian utang ini, dapat beroperasi pada kuartal keempat 2021 atau kuartal pertama 2022. Kerangka penilaian utang baru dikliam IMF, setelah dilakukan konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan eksternal, pelaku pasar, lembaga pemeringkat, akademisi, Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Tambah Utang Rp1.207,3 Triliun di 2021
Wakil Direktur Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF Jeromin Zettelmeyer menilai, keberlanjutan utang suatu negara selalu menjadi lebih banyak seni daripada sains. Pada sistem baru memasukkan lebih banyak sains ke dalam prosesnya.
IMF telah merevisi pemodelan faktor terkait utang untuk memberika kerangka kerja yang lebih akurat yang memungkinkan memperingatkan atau memprediksi krisis dan utang yang tidak berkelanjutan dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, penilaian tersebut penting karena membantu menentukan seberapa banyak suatu negara dapat meminjam dan masih memenuhi persyaratan ketat IMF agar utangnya tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak berkelanjutan.
"Misalnya, IMF enggan memberikan program bailout ke Lebanon sampai utang negara yang ada ditempatkan pada jalur yang berkelanjutan, di antara faktor-faktor lain di sini," katanya.
Metode penilaian saat ini, kata ia, memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai. Alat dan model baru akan menggabungkan kondisi saat ini menjadi penilaian mekanis keberlanjutan yang secara statistik terdengar lebih transparan.
Wakil Kepala divisi di Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF Manrique Saenz,
menegaskan, metodologi baru bakal menilai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bruto, melalui sumber daya likuid, potensi aliran pendapatan baru, dan kekuatan pasar pembiayaan domestiknya,
Ia memaparkan pemilaian pada negara yang bergantung pada sumber daya alam, akan melihat pada perubahan iklim dan perubahan permintaan bahan bakar fosil di masa depan.
"Hal ini juga bertujuan untuk lebih menangkap keberlangsungan utang BUMN, baik di sektor keuangan maupun nonkeuangan," ujarnya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Janjikan Surat Utang Baru bagi Dunia Usaha Terdampak Corona
