Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Peserta berdiri di dekat logo IMF pada International Monetary Fund - World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. ANTARA/REUTERS/Johannes P. Christo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia mengusulkan reformasi total terhadap institusi keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam pertemuan tingkat menteri kelompok G77 di sela Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

“Kita mengusulkan reformasi yang secara nyata dilakukan di international financial institutions. Banyak yang harus dirombak karena IMF dan World Bank saat ini sudah berbeda dengan saat diluncurkan,” kata Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat, dalam keterangan kepada media, dikutip Jumat (26/9)

Menurut Tri, tujuan awal pembentukan IMF dan Bank Dunia pada 1945 untuk menjaga stabilitas moneter global sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Baca juga:

Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan

Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.

Sistem voting itu dinilai tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi global saat ini, karena banyak negara berkembang telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi utama.

Tri mencontohkan kelompok BRICS, termasuk Indonesia yang baru bergabung, memiliki kontribusi hampir 40 persen terhadap total ekonomi global.

Baca juga:

Bank Dunia Sebut Penciptaan Lapangan Kerja Kelas Menengah di Indonesia Tertinggal

Namun, lanjut dia, kekuatan ekonomi tersebut belum tercermin dalam struktur pengambilan keputusan di IMF dan Bank Dunia.

“Negara-negara yang dulunya berkembang atau miskin sekarang sudah menjadi major economy dan pemain kuat dalam pengambilan keputusan global,” tandas pejabat Kemenlu itu, dikutip Antara. (*)

#IMF #Bank Dunia #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Dunia
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya
Diduga, ada 'permainan belakang' dari penunjukan Jokowi oleh Bloomberg ini.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan  Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya
Indonesia
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Ia akan bertugas untuk mengatasi masalah ekonomi global hingga krisis iklim.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Sebelumnya, jilid I progam ini telah dilaksanakan pada 2016 dan jilid II pada 2022.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Bagikan