Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham


Peserta berdiri di dekat logo IMF pada International Monetary Fund - World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. ANTARA/REUTERS/Johannes P. Christo
MerahPutih.com - Indonesia mengusulkan reformasi total terhadap institusi keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam pertemuan tingkat menteri kelompok G77 di sela Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
“Kita mengusulkan reformasi yang secara nyata dilakukan di international financial institutions. Banyak yang harus dirombak karena IMF dan World Bank saat ini sudah berbeda dengan saat diluncurkan,” kata Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat, dalam keterangan kepada media, dikutip Jumat (26/9)
Menurut Tri, tujuan awal pembentukan IMF dan Bank Dunia pada 1945 untuk menjaga stabilitas moneter global sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Baca juga:
Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.
Sistem voting itu dinilai tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi global saat ini, karena banyak negara berkembang telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi utama.
Tri mencontohkan kelompok BRICS, termasuk Indonesia yang baru bergabung, memiliki kontribusi hampir 40 persen terhadap total ekonomi global.
Baca juga:
Bank Dunia Sebut Penciptaan Lapangan Kerja Kelas Menengah di Indonesia Tertinggal
Namun, lanjut dia, kekuatan ekonomi tersebut belum tercermin dalam struktur pengambilan keputusan di IMF dan Bank Dunia.
“Negara-negara yang dulunya berkembang atau miskin sekarang sudah menjadi major economy dan pemain kuat dalam pengambilan keputusan global,” tandas pejabat Kemenlu itu, dikutip Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global

Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah

Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
