Ikuti Langkah Nasdem 'Politik Tanpa Mahar', Pengamat: Langkah PSI Harus Diapresiasi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 29 Agustus 2017
Ikuti Langkah Nasdem 'Politik Tanpa Mahar', Pengamat: Langkah PSI Harus Diapresiasi

Ketua Umum PSI Grace Natalie (ketiga kiri) di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (27/8). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Pangi Sarwi mengapresiasi langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membuka pendaftaran bagi seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi caleg.

Langkah tersebut, sebelumnya pernah dipraktikkan Partai Nasdem, bahkan mereka memberikan kesempatan tersebut tanpa mahar.

"Bagus juga yang dilakukan oleh PSI dan Nasdem rekrutmen terbuka bagi siapa pun punya peluang jadi caleg. Politik tanpa mahar Nasdem sudah bagus, karena politik itu cost-nya mahal," kata Pangi kepada Merahputih.com, Senin (28/8).

Menurut Direktur Voxpol itu, mekanisme perekrutan menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan calon-calon yang kapabel dan berintegritas. Dari proses rekrutmen itu, katanya, akan menentukan apakah yang dikirim itu paham dengan suara rakyat atau sebaliknya.

"Jadi, memang kuncinya di rekrutmen menentukan, apakah yang dikirim itu piawai dan paham dalam mengartikulasikan suara rakyat atau yang dikirim preman, cukong atau tidak paham perjuangkan kepentingan rakyat," katanya.

Untuk itu, mekanisme rekrutmen kader, apakah itu melalui tahap seperti PSI/ Nasdem atau apakah melalui pendidikan politik seperti yang dilakukan partai kader memiliki kelebihan masing-masing.

"Apakah itu namanya pendidikan politik atau dan lain-lain. Nah, itu sangat penting supaya orang yang di tempatkan orang terbaik tidak asal comot, karena partai bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebab, partai yang menyajikan menu kepada masyarakat," tandasnya. (Fdi)

#PSI #Partai Nasdem #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Bagikan