Fredy Wansyah
MerahPutih Politik - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, pernyataan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat beberapa hari lalu yang meminta kepada pemerintah tidak 'digolkarkan' tidak berarti bahwa Negara melakukan intervensi terhadap kemelut yang menimpa partai Golkar.
Menurut Ikrar, kisruh yang terjadi di tubuh beringin hanya disebabkan orang-orang yang berada di dalam partai tersebut. "Yasonna tidak melakukan intervensi," katanya kepada Merahputih.com, di Jakarta, Sabtu (11/4).
Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menjelaskan, konflik Golkar kian runcing manakala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Barat menolak untuk menyelesaikan kekisruhan di partai Golkar dan mengembalikannya ke Mahkamah Partai Golkar (MPG). Kebetulan, dua anggota MPG anti Aburizal Bakrie sehingga kemelut itu berkepanjangan, meskipun sayap partai yang diketuai Muladi ini sudah mengeluarkan putusan resmi. (Baca: Jangan 'Golkarkan' Demokrat, PDIP: Ibas Bisa Cari Guyonan Lain)
Ditambahkan Ikrar, meskipun pemilihan partai Golkar secara aklamasi tidak menjamin terjadi dengan smoth. Intrik bahkan saling mengancam juga kerap dilancarkan demi mendapatkan posisi ketua umum.
Ikrar menyarankan, agar anak muda Golkar mengambil alih Golkar. Mereka juga diminta tidak lagi bergantung pada Ical dan Agung Laksono.
"Tidak tergantung senior yang menyebabkan Golkar terpecah belah," tandasnya. (Baca: Ibas Tak Ingin Demokrat Digolkarkan)
Seperti diketahui, Partai Golkar mengalami polemik berkepanjangan. Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan pengurusan Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Sementara Golkar Munas Bali melaporkan kubu Golkar Munas Ancol ke Bareskrim terkait pemalsuan dokumen. (mad)
