Soffi Amira
MerahPutih.com - Dunia Pendidikan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi para pejabat DKI Jakarta. Sebab, sampai saat ini masih ada ijazah siswa yang ditahan sekolah karena terkendala biaya.
Melihat masalah ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membuat kebijakan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Jadi, tidak ada lagi ribuan ijazah siswa di sekolah swasta yang tertahan akibat menunggak biaya bulanan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
"Sekolah gratis ini emang selalu ingin dicetuskan di komisi E dari 2019-2024 supaya tahun periode depan sekolah bisa gratis," ujar Iman Satria dalam laman resmi DPRD DKI, Minggu (28/4).
Baca juga:
Ia mengungkapkan, seluruh sekolah swasta gratis bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata.
"Iya semua sekolah gratis. Jadi nanti udah enggak ada KJP lagi. Makanya tadi saya sengaja break rapat ini. Saya bilang supaya mereka kompromi dulu, bukan hanya sebatas lips service, kita mau dengarnya penjelasan kongkretnya," tutur Iman.
Mengenai Kebijakan sekolah gratis, harap Iman, Pemprov DKI segera merealisasikan program tersebut agar para siswa dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata. Harapan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan akibat putus sekolah.
"Alhamdulillah setelah dilakukan kajian kita akan membuat forum untuk lebih kongkrit lagi masalah ini. Harapannya ini bisa terwujud di periode yang akan datang," ucap Iman.
Baca juga:
Ketua DPRD Nilai Pemprov DKI Belum Fokus Tuntaskan Persoalan Krusial di Jakarta
Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Widyastuti menyebutkan, Dinas Pendidikan telah membuat kajian dan simulasi tentang pelaksanaan kebijakan sekolah gratis negeri dan swasta.
Namun, hal tersebut masih membutuhkan pendalaman yang lebih mendetail, seperti beberapa persyaratan dan data pendukung untuk menentukan tindaklanjutnya.
"Saya berharap ketika dibahas khusus tentang sekolah gratis, perlu dipertajam dan jangan sampai niat baik kita untuk memberikan sekolah gratis nanti menjadi bumerang bagi Pemprov," ungkap dia.
Widyastuti khawatir, penerapan kebijakan tersebut menyebabkan penduduk dari luar Jakarta berbondong-bondong untuk pindah domisili. Hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas jalan.
"Jadi kita berkaca dari pengalaman KJP dan Bansos, yang artinya kita tidak pernah menutup atau kita tidak bisa menghentikan migrasi penduduk. Artinya begitu tahu Jakarta sekolah gratis, tidak menutup kemungkinan migrasi penduduk bisa bertambah. Ini salah satu faktornya sehingga tentu harus ada data-data pendukung atau persyaratan yang menguatkan," pinta dia. (Asp)
Baca juga:
Bagikan Sepatu ke Siswa Miskin, Gibran Pastikan Anak Sekolah Jadi Perhatian Khusus
