Ketua DPRD Nilai Pemprov DKI Belum Fokus Tuntaskan Persoalan Krusial di Jakarta

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Rabu, 24 April 2024
Ketua DPRD Nilai Pemprov DKI Belum Fokus Tuntaskan Persoalan Krusial di Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Humas DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.

Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas. Sehingga APBD DKI Jakarta berkualitas.

"Karena ini Jakarta PAD-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," kata Prasetyo pada pembukaan Musrenbang di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang dikutip Rabu (24/4).

Baca juga:

Ketua DPRD Ancam Coret Program Pemprov DKI yang Normatif

Pras, sapaan karibnya, mengaku telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Ia melihat masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.

"Jadi Pak walikota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ungkapnya.

Baca juga:

DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibukota Negara, Pras mendorong Pemprov DKI membuat trobosan kerja.

"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah tinggi. Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," ujar Pras. (asp)

Baca juga:

Sempat Sakit DBD, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdul Qodir Alkatiri Meninggal Dunia

#DPRD #DPRD Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Penolakan ini merespons wacana yang digulirkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Desember 2025
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan
Bagikan