DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 April 2024
DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Ilustrasi: Rumah dinas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/Dok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp 22,2 miliar untuk biaya restorasi rumah dinas gubernur menjadi sorotan publik. Sebab, angka tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan penganggaran pada tahun 2023 lalu yang hanya Rp 2,9 miliar.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mempertanyakan besaran anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang terletak di Jalan Taman Suropati no. 7 Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga:

PKS Setujui Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M, Biar Kerja 24 Jam

"Saya belum tanya ke Pak Heru apakah betul ada anggaran segitu atau tidaknya. Kalaupun ada, buat pembangunan apa," kata Ida kepada wartawan, Jumat (19/4).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, akan mempelajari dahulu anggaran dan komponen dari restorasi rumah dinas gubernur yang dianggarkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).

"Saya pertanyakan dulu, saya pelajari dulu di anggarannya betul atau tidak, terus peruntukkannya untuk apa," urainya.

Baca juga:

Reaksi Pj Heru Soal Restorasi Rumah Dinas Gubernur Capai Rp 22,2 Miliar

Ia juga akan berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono perihal renovasi rumah dinas gubernur tersebut.

"Karena saya gak ingat apakah ada anggaran segitu atau tidak untuk 2024 ini. Nanti saya tanya pak heru dulu," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan restorasi terhadap rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Dalam restorasi ini Pemda DKI menganggarkan Rp 22,2 miliar.

Baca juga:

Rumah Dinas Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Diduga Dibakar KKB

Dilihat dari situs SIRUP LKPP, Rabu (17/4), proyek Pekerjaan Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta itu berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Sumber dana APBD 2024 Provinsi DKI Jakarta," tulis situs SIRUP LKPP.

Total pagu yang tertulis pada situs SIRUP LKPP yaitu sebesar Rp 22.288.335.510 atau Rp 22,2 miliar. Tender bakal dimulai pada Juni 2024. Sementara pelaksanaan proyek ditargetkan dimulai Juli hingga Desember 2024. (Asp)

#Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap pengerahan 20.980 personel TNI AL untuk mempertebal pengamanan Ibu Kota.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta pada triwulan III 2026, naik 10,8 persen dibandingkan 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan