Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa belum konsisten. Pasalnya, perbedaan tuntutan masih kerap terjadi dalam penanganan sebuah perkara.
"Persoalan disparitas hampir kerap muncul ketika ICW melakukan pemantauan terhadap putusan hakim ataupun tuntutan penegak hukum," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).
Kurnia lantas mencontohkan bentuk ketidakadilan lembaga anturasuah dalam menuntut seorang terdakwa. Salah satunya, Anang Basuki selaku ajudan mantan kepala dinas pertanian Jawa Timur yang dituntut 1,5 tahun penjara karena terlibat kasus suap.
BACA JUGA: ICW Nilai KPK Tak Serius Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Irjen Firli
Sedangkan, pengacara Saipul Jamil, Kasman Sangaji yang dijerat dengan kasus sama yakni suap dituntut maksimal 5 tahun penjara. Padahal, keduanya sama-sama didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Ini sebagai contoh, untuk kasus suap," ungkapnya.
Tak hanya itu, kata Kurnia, disparitas tuntutan juga terjadi pada penanganan pasal terkait kerugian negara. Misalnya, mantan General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan yang dituntut 5 tahun penjara karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp40 miliar.
Tuntutan itu jauh berbeda dengan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi yang dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pengadaan KTP-el. Padahal, keduanya didakwa dengan aturan serupa, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Persoalan ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun akan berdampak pada rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat sebagai pihak terdampak kejahatan korupsi," ujar Kurnia.
ICW juga mencatat sepanjang 2016 sampai dengan 2018, KPK telah menghadirkan 269 terdakwa dalam persidangan. Namun, tuntutan terhadap pelaku korupsi masih belum maksimal atau rata-rata pada 5 tahun 7 bulan penjara.
"Padahal banyak pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hukuman sampai dengan 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup," tandasnya. (Pon)
