Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tak ada satu pun menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) resmi ditutup KPK, pada Minggu, 31 Maret 2019 lalu.
"Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/4).
Kurnia menyebut, pihaknya mendapat data setelah menelusuri laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April.
Sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah dilantik Presiden Jokowi menjadi anak buahnya. Di antaranya Mensesneg Pratikno, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menlu Retno Marsudi.
Bahkan beberapa menteri tercatat tak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat, seperti Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mensos Agus Gumiwang, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara, beberapa menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukam Wiranto, dan Menteri Desa Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016. Berdasarkan data tersebut, hanya Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita yang melaporkan hartanya pada 2017.
Kurnia menegaskan bahwa undang-undang sudah mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)
