ICW Resmi Buka Sekolah Antikorupsi Angkatan Ketiga

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Agustus 2017
ICW Resmi Buka Sekolah Antikorupsi Angkatan Ketiga

Busyro Muqoddas sedang orasi antikorupsi saat pembukaan Sakti 2017 angkatan ketiga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/8). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi membuka Sekolah Antikorupsi (Sakti) 2017 angkatan ketiga pada Selasa (1/8) di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Setelah menjalanin proses seleksi yang panjang, dari 198 pendaftar telah dipilih 20 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Aceh, Papua Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Ketua Pelaksana Sakti 2017 Wana Alamsyah mengatakan, sekolah antikorupsi akan dilakukan selama 10 hari, terhitung sejak 1 Agustus sampai 10 Agustus 2017 di daerah Sentul, Jawa Barat.

"Sakti merupakan bentuk regenerasi gerakan antikorupsi yang bertujuan agar peserta memiliki pengetahuan dasar tentang isu antikorupsi, baik dari sisi sejarah, teori, maupun, kemampuan dasar memanfaatkan instrumen pemantauan," ujarnya.

Wana menuturkan, peserta juga diharapkan memiliki perspektif antikorupsi dan keahlian dasar pemantauan korupsi, serta memiliki kemampuan dasar melakukan advokasi dan kampanye isu antikorupsi.

"Beberapa materi yang akan dipelajari oleh peserta Sakti di antaranya, sosiologi korupsi, sejarah korupsi, gender dan korupsi, pengantar anggaran publik, serta korupsi di pelayanan publik," tutur Wana.

Selain mempelajari teori, diskusi, dan presentasi, peserta juga akan diajak berkunjung ke kantor-kantor lembaga negara seperti KPK dan Ombudsman.

"Sakti dirancang dengan kesadaran bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan mewabahi semua aspek kehidupan berbangsa," jelas dia.

Menurut Wana, gerakan memberantas korupsi sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara, masyarakat juga berkewajiban dan berhak untuk ikut ambil bagian.

"ICW menyadari bahwa partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai soal isu-isu korupsi," pungkas peneliti ICW ini.

Untuk diketahui, pembukaan Sakti 2017 juga diisi orasi antikorupsi oleh Busyro Muqoddas serta diskusi dengan tema “Gotong Royong Melawan Korupsi". (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pesan Antikorupsi Dari Pementasan "Sun Go Kong: Kura-Kura Putih Membawa Kitab Suci"

#ICW #Pendidikan Antikorupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
ICW menilai penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi melemahkan meritokrasi serta mengancam independensi lembaga negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
Bagikan