ICW: Hak Angket KPK karena DPR Gerah

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto menyebut hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dikarenakan DPR "gerah" dengan kinerja KPK yang gencar memberantas praktek korupsi.

"Dan prestasi ini sulit dilakukan oleh institusi lain," ujar Emerson saat diskusi bertajuk "Menyelamatkan KPK" di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Emerson menjelaskan, sejak lembaga antirasuah itu berdiri, sudah ada 86 politisi di parlemen yang tersangkut kasus korupsi berhasil ditangani oleh KPK.

"Semakin gencarnya upaya KPK, paling tidak membuat sebagian besar parpol merasa gerah karena ada upaya-upaya mengumpulkan dana-dana politik ilegal menjadi sulit. KPK lahir dan dianggap menyulitkan politisi yang busuk," jelas Emerson.

Oleh karena itu, katanya, berbagai upaya dilancarkan oleh politisi Senayan untuk memperlemah KPK. Dari 16 upaya untuk melemahkan KPK, Emerson mencatat 8 di antaranya dilakukan oleh DPR.

"Salah satunya adalah dengan pengajuan hak angket," tandasnya.

Ia menduga, pengajuan hak angket tak lepas dari kasus mega korupsi e-KTP yang saat ini tengah bergulir di persidangan. Pasalnya, sejumlah politisi Senayan disebut menerima aliran dana proyek yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut.

"Karena saya pikir ini (korupsi e-KTP) kasus yang luar biasa. 52 politisi disebut-sebut terlibat," pungkas Emerson.

Diketahui, tujuh fraksi di DPR resmi mengirimkan wakilnya ke dalam Panitia Khusus (Pansus) hak angket yang diketuai oleh Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa. Ketujuh partai itu yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PPP dan Hanura. (Pon)

Baca juga berita lain terkait KPK dalam artikel: PSI : Ada Upaya Terstruktur Perlemah KPK