Pilpres 2019

ICW Bandingkan Dana Kampanye Sandiaga Uno di Pilgub dan Pilpres

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Januari 2019
ICW Bandingkan Dana Kampanye Sandiaga Uno di Pilgub dan Pilpres

Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam bedah dana kampanye Pilpres 2019 (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan tingkat kewajaran jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paslon di Pilpres 2019.

Selain kurang transparan dalam mencatatkan penyumbang kelompok, badan usaha dan perorangan, jumlah total Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) juga patut diragukan mengingat tingginya kebutuhan pendanaan pemilu.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, berdasarkan jumlah total LPSDK yang diserahkan ke KPU, masing-masing kubu memperoleh penerimaan di atas Rp50 Miliar. Sementara jika dibandingkan dengan Pilgub DKI Jakarta itu terbilang masih kecil.

"Patut diragukan, dana yang dikeluarkan Sandiaga saja pada Pilkada DKI 2017 mencapai 108 miliar terdiri dari pra kampanye 30 miliar, Kampanye putaran 1 Rp62 miliar, dan putaran kedua 16 miliar," kata Almas di Kantor ICW Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Peneliti ICW pertanyakan dana kampanye Sandiaga Uno
Almas Sjafrina mengkritik besaran dana kampanye paslon capres-cawapres yang tak jelas sumbernya (MP/Fadhli)

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan penerimaan sumbangan dana kampanye masih kecil, pertama sumbangan belum banyak diterima pada periode LPSDK atau sumbangan diberikan melalui parpol, pasangan calon atau kelompok.

Sementara, berdasarkan berita yang beredar Cawapres 02 itu telah menjual sahamnya senilai Rp500 miliar untuk membiayai keperluan kampanye dan investasi. Tercatat, Sandiaga baru mengeluarkan Rp39,5 miliar di LPSDK.

Di kesempatan yang sama, ICW juga menyoroti minimnya pendataan sumbangan perorangan dan badan usaha kedua kubu. Bahkan, di LPSDK kubu Prabowo sama sekali tidak mencantumkan adanya sumbangan dari badan usaha. Padahal, terdapat sejumlah pengusaha yang merapat menjadi tim pemenangan atau pendukung.

"Menjadi pertanyaan besar, apakah memang belum terima, tidak terima atau tidak mencatatkan penerimaan sumbangan," tuturnya.

Diketahui, BPN Prabowo-Sandi menerima sumbangan dalam LPSDK berjumlah Rp54 miliar di mana sebagian besar berasal dari paslon yaitu Sandiaga Uno sebesar Rp39,5 miliar (73,1 persen) dan Prabowo Subianto Rp 13.054.967.835 atau 24,2 persen.

Sementara sisanya berasal dari sumbangan Partai Gerindra Rp 1.389.942.500 atau 2,6 persen, sumbangan pihak lain perorangan Rp76.197.500 atau 0,1 persen, sumbangan pihak lain kelompok Rp28.865.500 atau 0,1 persen dan pendapatan bunga bank Rp938.227.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Siapa Kelompok Golfer, Penyumbang Dana Kampanye Mayoritas Kubu Jokowi

#Dana Kampanye #Pilpres 2019 #Sandiaga Uno #ICW
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
ICW menilai penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi melemahkan meritokrasi serta mengancam independensi lembaga negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
Indonesia
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
ICW menilai, pemeriksaan Bobby Nasution terlalu lamban. Hal itu menjadi sinyal bahwa KPK berpotensi masuk angin.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
Bagikan