Zulfikar Sy
Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai, langkah pemerintah menerbitkan perppu dengan tujuan memudahkan pembubaran HTI sebagai bentuk kezaliman.
"Bila benar pemerintah bakal menerbitkan perppu dengan tujuan untuk memudahkan pembubaran HTI, maka jelas sekali ini merupakan bentuk kedzaliman dan tindak kesewenang-wenangan pemerintah," ujar Ismail di Jakarta, Rabu (12/7).
Undang-Undang Ormas, Ismail mempertanyakan, khusus dalam pasal pembubaran dimaksudkan untuk melindungi ormas dari kezaliman atau kesewenangan pemerintah yang ingin membubarkan sebuah ormas tanpa dasar yang jelas.
"Ketika ketentuan itu diubah (melalui perppu), maka pemerintah jelas sengaja akan bertindak dzalim," tegasnya.
Menurut Ismail, dengan menerbitkan perppu tersebut pemerintah memberikan contoh yang buruk dalam ketaatan pada undang-undang.
"Ketika undang-undang dirasa menyulitkan dirinya (pemerintah), dibuatlah perppu," imbuhnya.
Sementara secara objektif, sambung Ismail, apa yang dijelaskan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra dalam rilisnya bahwa tidak ada alasan bagi terbitnya perppu.
"Tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum," tandasnya.
Ismail menilai, secara substansial, juga tidak ada dasar untuk membubarkan HTI. Menurutnya, HTI adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal. Dan sesuai tujuannya, selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib dan selalu sesuai prosedur.
"Tidak ada hukum yang dilanggar. Kenapa dibubarkan? Sementara di luar sana banyak kelompok yang anarkis, menyerukan separatisme, korup, menjual aset negara dan sebagainya malah dibiarkan," ketusnya.
"Oleh karena itu, jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti-Islam," pungkas Ismail. (Pon)
Baca juga berita lain tentang Perppu Ormas dalam artikel: Perppu Ormas Terbit, Kemenkumham Berhak Cabut Izin Ormas
