HMI Minta Omnibus Law Disahkan


Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: Ist/Net
MerahPutih.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omibus Law. Menurutnya, peraturan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan berusaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar pengurus HMI Cabang Kabupaten Majene Agussalim di Majene, Minggu (8/3)
Baca Juga
Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
Dengan adanya tujuan tersebut, dia berharap pemerintah mempercepat penyelesaian RUU tersebut. "Omnibus law akan mengatur sistem pajak dan penciptaan lapangan kerja. Semoga RUU ini cepat selesai," ungkapnya

Menurut dia, di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali regulasi yang berantai dan menjadi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum
"Harus melakukan terobosan, pemerintahan Joko Widodo mesti memiliki keberanian dalam mempercepat omnibus law," tegasnya dilansir Antara
Ia menilai omnibus law adalah satu paket UU yang melingkupi sejumlah UU yang selama ini sering tumpang-tindih. UU investasi yang mestinya sanggup menggenjot masuknya modal ke Indonesia, misalnya, terhambat karena UU Pemerintahan Daerah, UU Amdal, UU Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Ia menyebut ada 11 klaster omnibus law tengah digodok pemerintah, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. (*)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik

Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada

HMI Butuh Peremajaan Peta Jalan Kepemimpinan di Era Disrupsi Digital

Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Putusan MK Terkait Omnibus Law Tak Sesuai Ekspektasi

Rizal Ramli: Demo Buruh Tolak Omnibus Law Bentuk Ekspresi Penderitaan Rakyat
Rizal Ramli Sebut Ada Penyelundupan Undang-Undang dalam Omnibus Law
Demokrat Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda

PKS akan Perjuangkan Aspirasi Dokter dan Nakes soal RUU Kesehatan

RUU Omnibus Law Kesehatan Jadi Usul Inisiatif DPR

Baleg DPR Gelar Rapat Panja Penyusunan Draf RUU Omnibus Law Kesehatan
