HMI Minta Omnibus Law Disahkan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 09 Maret 2020
HMI Minta Omnibus Law Disahkan

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: Ist/Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omibus Law. Menurutnya, peraturan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan berusaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar pengurus HMI Cabang Kabupaten Majene Agussalim di Majene, Minggu (8/3)

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Dengan adanya tujuan tersebut, dia berharap pemerintah mempercepat penyelesaian RUU tersebut. "Omnibus law akan mengatur sistem pajak dan penciptaan lapangan kerja. Semoga RUU ini cepat selesai," ungkapnya

omnibus law cipta kerja, aksi tolak omnibus law
Himpunan Mahasiswa Islam

Menurut dia, di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali regulasi yang berantai dan menjadi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Harus melakukan terobosan, pemerintahan Joko Widodo mesti memiliki keberanian dalam mempercepat omnibus law," tegasnya dilansir Antara

Ia menilai omnibus law adalah satu paket UU yang melingkupi sejumlah UU yang selama ini sering tumpang-tindih. UU investasi yang mestinya sanggup menggenjot masuknya modal ke Indonesia, misalnya, terhambat karena UU Pemerintahan Daerah, UU Amdal, UU Ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Ia menyebut ada 11 klaster omnibus law tengah digodok pemerintah, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. (*)

Baca Juga

Terlalu Kritis, Kantor KASBI Dikepung Massa Pro-Omnibus Law

#Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) #Omnibus Law
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Meminta agar RUU Ketenagakerjaan menghapus istilah outsourcing atau alih daya. Kalaupun tidak, menurut dia, sistem outsourcing itu perlu dibatasi sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Indonesia
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Partisipasi publik dalam pembahasan RUU itu sangat diperlukan karena kini banyak definisi atau jenis pekerja yang baru, seperti pekerja digital platform, pekerja medis, pekerja kampus hingga pekerja dosen
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Indonesia
Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Menteri Tito beralasan penunjukkan Bima sebagai PIC karena mantan Wali Kota Bogor itu punya gelar doktor di bidang ilmu politik dari Australian Nasional Universitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Indonesia
Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada
Mendagri Tito menunjuk Wamen, Bima Arya, sebagai penanggung jawab pengajian Paket Omnibus Law Revisi UU Politik
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada
Indonesia
HMI Butuh Peremajaan Peta Jalan Kepemimpinan di Era Disrupsi Digital
Penulis buku "HMI Change" M. Jusrianto membeberkan sejumlah kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di era disrupsi teknologi dewasa ini.
Mula Akmal - Rabu, 22 November 2023
HMI Butuh Peremajaan Peta Jalan Kepemimpinan di Era Disrupsi Digital
Indonesia
Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Putusan MK Terkait Omnibus Law Tak Sesuai Ekspektasi
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi bergelombang secara nasional, jika putusan majelis hakim MK tidak sesuai dengan ekspektasi kaum buruh Indonesia.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Putusan MK Terkait Omnibus Law Tak Sesuai Ekspektasi
Bagikan