Andika Pratama
MerahPutih.com - Pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya jangan hanya sekedar menjadi instrumen demokrasi semata.
Melainkan juga harus dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga cita-cita Indonesia yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur tercapai.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyoroti perbincangan seputar pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin hari semakin menguat, membanjiri media massa dan media sosial.
Ia menyebut, perbincangan saat ini seolah-olah saat ini sudah memasuki masa kampanye.
"Padahal tahapan pemilu masih dalam pembahasan di parlemen, masih digodok oleh DPR, pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu," ungkapnya dalam webinar 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi dan Prediksi' di Jakarta Jumat (3/9).
Di saat bersamaan, justru muncul wacana jabatan presiden tiga periode, wacana pemunduran jadwal pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Berbagai isu tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik mana yang benar.
Selain itu, begitu banyak pertanyaan yang menghampiri publik terkait pelaksanaan pemilu 2024 nantinya.
Seperti skema penyelenggaraan pemilu di masa pandemi, bagaimana langkah penyelenggara dalam mencegah politik identitas yang diwarnai isu SARA, hingga masalah money politic dan berbagai modus Pelanggaran lainnya.
"Sejumlah tantangan tersebut tentu harus diantisipasi oleh pemerintah, DPR, maupun penyelenggara pemilu," beber Karyono.
Pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi itu merupakan keniscayaan yang harus terus menerus dilaksanakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya evaluasi.
"Sudahkah esensi dari pemilu yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat sudah terealisasi," tegas Karyono.
Ia menegaskan isu-isu Pemilu 2024 perlu dibahas sejak dini. Sebab, selain bursa calon presiden, jagat politik di Tanah Air kerap diwarnai berbagai wacana, termasuk ada yang menyangsikan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sekarang sudah banyak isu, mulai bursa capres hingga kabar Pemilu 2024 diundur, apalagi pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir juga menjadi sorotan,” kata Karyono.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya bersama Kemdagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, telah membentuk Tim Kerja Bersama. Hasilnya, rumusan dan desain Pemilu 2024.
“Rencananya, pada Senin 6 September 2024, Tim Kerja Bersama akan menyampaikan hasil rumusan dan desain Pemilu 2024 dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah,” kata Doli.
Pihaknya mendorong agar dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Misal pada Pemilu 2019, pemilih dihadapkan pada lima kertas surat suara di bilik tempat pemungutan suara (TPS). Karena keletihan, banyak petugas penyelenggara yang meninggal dunia.
“Pemilu 2024 mendapatkan beban yang lebih berat. Berbagai masalah yang muncul di pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya, ini yang harus diantisipasi di 2024 nanti,” ujar Doli.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri Bahtiar mengatakan pihaknya optimistis Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik. Terkait masa pandemi COVID-19, pihaknya meyakini pemilu tetap bisa dilaksanakan. Kuncinya adalah keberhasilan program vaksinasi.
“Sebagian besar masyarakat sudah mengikuti vaksinasi dan sekarang sudah digalakkan vaksinasi di berbagai daerah,” kata Bahtiar.
Kini, pihaknya mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu sejak awal melibatkan pemerintah daerah dan KPUD dalam persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Penting untuk memberikan pendidikan politik jelang Pemilu 2024,” kata Bahtiar. (Knu)
Baca Juga
Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi
