Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wacana menambahkan satu periode lagi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong tidak jelas. Sebab, seorang kepala negara di Indonesia dengan tiga periode itu tidak memiliki basis konstitusi.
"Permintaan tiga periode itu juga menurut saya dasar pertimbangannya tidak jelas," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Kamis (24/6).
Baca Juga:
Deklarasi Jokowi Tiga Periode di NTT Langgar Konstitusi
Dia menjelaskan, dalam basis historisnya, Indonesia hanya mengenal dua atau tiga mekanisme penetapan presiden.
Pertama, presiden dengan periode jabatan seumur hidup yang pernah dicanangkan pada era Presiden ke-1 Soekarno, meskipun pada akhirnya tumbang.
Kedua, presiden tanpa adanya batasan periode yang sempat terjadi secara konstitusional pada era Orde Baru, yang menghasilkan Presiden ke-2 Soeharto menjabat selama 32 tahun. Setelah Orde Baru tumbang, akhirnya berlaku presiden dengan masa bakti dua periode.
"Jadi menyebut tiga periode itu sama sekali tidak ada basis historisnya," ujarnya.
Ia menilai, jika yang dimaksud mewacanakan masa jabatan presiden 3 periode untuk mencegah adanya polarisasi kembali di Pilpres 2024. Maka, keduanya (Jokowi dan Prabowo) dihimbau untuk tidak lagi ikut konstestasi pemilu.
"Bukan, malah didukung untuk maju bersama seperti yang dideklarasikan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Komunitas Jokowi-Prabowo 2024’" .
Lebih lanjut, Ray mengatakan, untuk Prabowo dikarenakan alasan dari tiga kali pencalonan tak pernah menang. Untuk itu, Ray menyebut sudah waktunya memberi kesempatan pada tokoh yang muda untuk maju di Pilpres 2024.
Sebelumnya, pengamat politik Muhammad Qodari melakukan syukuran pendirian Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024 di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6). Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024. Karena ia mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia.
Adapun alasan khusus menduetkan Jokowi dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi esktrem yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," tuturnya. (Knu)
Baca Juga:
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
