Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bentrokan yang terjadi antar ormas di lapisan bawah. Misalnya, bentrok di Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang, Jumat (19/11), disebut akibatkan susahnya lowongan kerja di masyarakat bawah, sehingga terjadi rebutan lahan pekerjaan.
Ormas Pemuda Pancasila (PP) meminta, pemerintah atau negara menjamin kesejateraan rakyat sesuai aturan, terutama bagi warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial. Warga harus bisa menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Baca Juga:
Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai
"Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara," ujar Ketua MPC PP Jakarta Selatan Yedidiah Soerjosoemarno dalam keteranganya, Kamis (25/11).
Ia mengingatkan, pemerintah instrumen aturan dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan busa memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga.
Baca Juga:
Japto Soerjosoemarno Kembali Pimpin Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila menolak adanya analogi dari politikus DPR, terkait harus dibubarkanya ormas. Pernyataan anggota DPR harus berdasarkan fakta-fakta dan seharusnya anggota dewan memikirkan sebab awal terjadinya keributan antar masyarakat.
"Setiap Pemerintahan di Indonesia didukung oleh Ormas Pemuda Pancasila, termasuk Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Presiden dan Wakil Presiden merupakan anggota kehormatan di Pemuda Pancasila," ujarnya. (*)
Baca Juga:
INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19
