Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial


Musyawarah Besar Pemuda Pancasila, di Jakarta, Senin, (28/10/2019). ANTARA/Boyke Watra
MerahPutih.com - Bentrokan yang terjadi antar ormas di lapisan bawah. Misalnya, bentrok di Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang, Jumat (19/11), disebut akibatkan susahnya lowongan kerja di masyarakat bawah, sehingga terjadi rebutan lahan pekerjaan.
Ormas Pemuda Pancasila (PP) meminta, pemerintah atau negara menjamin kesejateraan rakyat sesuai aturan, terutama bagi warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial. Warga harus bisa menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Baca Juga:
Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai
"Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara," ujar Ketua MPC PP Jakarta Selatan Yedidiah Soerjosoemarno dalam keteranganya, Kamis (25/11).
Ia mengingatkan, pemerintah instrumen aturan dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan busa memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga.
Baca Juga:
Japto Soerjosoemarno Kembali Pimpin Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila menolak adanya analogi dari politikus DPR, terkait harus dibubarkanya ormas. Pernyataan anggota DPR harus berdasarkan fakta-fakta dan seharusnya anggota dewan memikirkan sebab awal terjadinya keributan antar masyarakat.
"Setiap Pemerintahan di Indonesia didukung oleh Ormas Pemuda Pancasila, termasuk Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Presiden dan Wakil Presiden merupakan anggota kehormatan di Pemuda Pancasila," ujarnya. (*)
Baca Juga:
INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Bimbing Ormas Nakal ke Jalan Yang Benar

Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Tindak Tegas Ormas Pelanggar Aturan

Bukan Polisi, Ini Dia Pihak yang Berwenang Bubarkan Ormas Pengganggu

Polda Metro Jaya Buka Data Ormas yang Suka Bikin Masalah, bakal Segera Dibubarkan

Diperintah Tertibkan Ormas Premanisme oleh Kemendagri, Ini Yang Bakal Dilakukan Pramono

Belasan Anggota GRIB Jaya yang Kuasai Lahan BMKG Ditangkap, Diduga Sering Pungli hingga Jutaan Rupiah

GRIB Jaya Kuasai Lahan BMKG, Oknum Ormas Diduga Terima Setoran Rp 22 Juta dari Pedagang Hewan Kurban

Pansus Perparkiran DPRD DKI Undang Ormas dalam RDPU, Bahas Masalah Parkir di Jakarta

Gangguan Serius terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi, Aparat Penegak Hukum Harus Berani 'Sikat' Premanisme Berkedok Ormas

Aksi Premanisme di Pasar Induk Kramat Jati Ditindak, Satu Posko Ormas Bakal Disulap Ruang Terbuka Hijau agar Tidak Disalahgunakan
