Heboh, Kantor Kecamatan Beri "Tarif" untuk Tanda Tangan Pak Camat

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 09 Oktober 2015
Heboh, Kantor Kecamatan Beri

Ilustrasi Suap: Image courtesy of hin255 at FreeDigitalPhotos.net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Tekno - Sebuah video terkait perilaku aparat pemerintah menghebohkan publik.

Pada video tersebut, terlihat seorang wanita berpakaian dinas asal Makassar, Sulawesi Selatan sedang berbicara menggebu-gebu. Pembicaraannya ini terkait "tarif" yang diberikan warga untuk mendapatkan tanda tangan camat setempat.

Pasalnya, pria yang sengaja merekam ini ingin meminta tanda tangan Camat untuk permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Namun wanita itu dengan tegas mengatakan bahwa ada "harga" yang harus dibayar warga untuk tanda tangan tersebut.

Awalnya, tarif yang dikenakan sebesar Rp4 juta per tanda tangan. Namun setelah dilakukan negosiasi, tarif pun berubah menjadi Rp2 juta.

Pria tersebut juga mengungkapkan bahwa di Pengadilan Negeri sebelumnya, ia dimintakan uang administrasi secara tidak resmi.

"Ini resmi enggak, bu?" tanyanya.

Namun pegawai wanita tersebut mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah biasa diterapkan di wilayah tersebut. "Sudah biasa dek, coba tanya notarisnya. Kita sudah biasa begitu," jawabnya.

 

BACA JUGA:

  1. Heboh Video Aksi Pungli Polisi Tebet, Mabes Polri Ogah Komentar
  2. Video Pungli Polisi Pada Sopir Truk Beredar di Internet
  3. Polisi Perketat Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak
  4. Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sejagat

 

 

#Birokrasi Pemerintah #Camat #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Komisi II DPR meminta camat di Medan yang bermain judol dengan uang Pemda, segera dipecat dari ASN.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Pramono sebut kegiatan ini menjadi salah satu langkah membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Bagikan