Hasto Ungkap Rencana Jokowi Ambil Alih PDIP dari Megawati
                Hasto Kristiyanto (memegang mic) dalam Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan kepemimpinannya.
Hasto mengatakan, Jokowi bahkan mengincar kursi ketua umum PDIP yang kini diduduki Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Jokowi ingin menguasai dua parpol: Golkar dan PDIP.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerful," kata Hasto dalam Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Baca juga:
Hasto mengungkapkan dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerful dan menteri superpowerful. Nah, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri powerful.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," ungkapnya.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.
Baca juga:
"Ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata Hasto.
Lebih lanjut politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar.
"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada Barisan Nasional," tutup Hasto. (Pon)
Baca juga:
Diibaratkan Hasto Sebagai Supir Truk Belum Cukup Umur, Gibran: Terima Kasih Masukannya
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
                      Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
                      Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
                      Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
                      Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
                      PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
                      PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
                      Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
                      Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
                      Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad