Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemilu 2024 terutama Pilpres dinilai menjadi salah satu keretakan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo yang selama memimpin Solo, Jakarta, dan Indonesia diusung oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu. Soeharto dan Jokowi, menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara.
Baca juga:
"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto menyampaikan, kekerasan terpampang jelas pada Pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.
Dosen Universitas Pertahanan RI itu mengatakan, berbagagialah jurnalis yang saat ini masih bisa bekerja dengan bebas. Namun, dia menyatakan sudah ada intimidasi terhadap jurnalis dalam bekerja pada saat ini.
Hasto menyampaikan, pada Pemilu 71, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain. Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibiltasnya.
"Yang lain kita lihat bagian dari skenario absuse of power tersebut," jelasnya.
Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.
"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," kata Hasto.
Kemudian, lanjut Hasto, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.
"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," kata Hasto.
Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).
Sedangkan era Jokowi, diduga lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional. (Pon)
Baca juga:
Di Depan PTUN, Tim PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Hasil Pemilu 2024
