Hasto Dorong Muhammadiyah Siapkan Kader jadi Caleg 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 November 2022
Hasto Dorong Muhammadiyah Siapkan Kader jadi Caleg 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kemeja hitam). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara dalam diskusi Road to Muktamar Muhammadiyah bertema "Suksesi Kepemimpinan 2024" di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (15/11).

Pada kesempatan itu, Hasto menyampaikan gotong royong dalam konfigurasi politik nasional saat ini harus dibangun berdasarkan akar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga

48 Kader Muhammadiyah Long March dari Yogyakarta ke Arena Muktamar

Ia menjelaskan, jika melihat dalam kesadaran historis serta apa yang menjadi jiwa gotong royong bangsa Indonesia, maka bisa dilihat bagaimana Muhammadiyah didirikan tahun 1912, kemudian Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada 1926, serta PNI di tahun 1927.

Berdasarkan survei saat ini, banyak pemilih atau pendukung Muhammadiyah preferensi politiknya ke PAN. Kemudian 1926 NU, dan secara kultural memiliki preferensi ke PKB, PPP, dan PDIP dimana PDIP hadir sebagai rumah kebangsaan Indonesia Raya.

"Ini kan sama-sama berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Kemudian PDI Perjuangan, PAN, PPP, PKB memiliki akar historis yang kuat sebagai cermin gotong royong nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia,” kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyebut Golkar yang sejatinya didirikan oleh Bung Karno sebagai kelompok fungsional, yang kemudian dibesarkan pada masa Orde Baru.

Demikian pula Gerindra yang kalau dilihat sebenarnya bagian dari akar perjuangan bangsa, karena kakek Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) adalah pejuang, juga pahlawan nasional.

"Dengan melihat konfigurasi partai partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan bangsa dan negara, kalau ini bisa membangun kekuatan gotong royong nasional maka akan menentukan stabilitas politik, ekonomi dan mengejar ketertinggalan kita dibandingkan bangsa bangsa lain," imbuh Hasto.

Baca Juga

Sekolah Kristen di Solo Sediakan Tempat untuk Penggembira Muktamar Muhammadiyah

Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto juga menyatakan pihaknya mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin dari kader Muhammadiyah, dan mereka layak disiapkan menjadi pemimpin di lembaga politik.

“Dari Muhammadiyah bisa kita gali way of leadership. Bung Karno ingin kain kafannya ditutup dengan bendera Muhammadiyah dan begitu memahami Islam is a progress,” kata Hasto.

“Karena itulah rekomendasi saya menyikapi 2024 kader-kader Muhammadiyah dapat disiapkan sebagai calon legislatif ataupun eksekutif melalui parpol,” tutur Hasto.

“Saatnya kita menyiapkan kader-kader Muhammadiyah dengan cara-cara Bung Karno, KH Ahmad Dahlan, KH Agus Salim, Ir. Djuanda dll dengan menggembleng diri, menjadi sosok pemimpin yang diidealkan. Sehingga muncul visi kepemimpinan yang kuat,” tandas Hasto.

Diketahui, Proklamator RI Sukarno memang menjadi kader Muhammadiyah sejak 1930. Bahkan ia pernah menjadi pengurus Majelis Pendidikan dan Menengah di Bengkulu.

Sukarno tertarik dengan Muhammadiyah berkat KH Ahmad Dahlan, sang pendiri. Ahmad Dahlan dikenal sebagai sosok islamis yang revolusioner, terlebih di bidang pendidikan. (Pon)

Baca Juga

Muhammadiyah Minta Usut Tuntas Kasus Kematian 1 Keluarga di Kalideres

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Muhammadiyah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan