Hasil Survei, 31 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja 100 Hari Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 Februari 2020
 Hasil Survei, 31 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja 100 Hari Jokowi

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat pemaparan hasil survei lembaganya di Jakarta, Senin (24/2) (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Hasil Survei lembaga riset Median menyebut kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama 100 hari kerja mencapai lebih dari 50 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, ada 55,4 persen responden yang merasa puas terhadap kinerja presiden dan wakil presiden RI.

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

"Yang tidak puas 31,4 persen, sangat tidak puas 3,9 persen," kata Rico saat pemaparan survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Publik yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf pada sektor ekonomi dan kesejahteraan, serta bantuan tidak tepat sasaran.

Rico Marbun dari Median
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun. (MP/Fadhli)

"Sementara kekurangan pemerintah paling besar itu ekonomi dan kesejahteraan (22,9 persen) dan bantuan tidak tepat sasaran (4,8 persen" kata Rico.

Rico memaparkan, publik menyukai kinerja Jokowi-Ma’ruf karena dianggap paling berhasil dalam membangun infrastruktur.

Publik juga mempersepsikan Presiden dan Wakil Presiden berhasil meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan dan dana desa.

"Dengan keberhasilan pemerintah dari infrastruktur 24,2 persen, kesehatan meningkat 3,2 persen dan pendidikan 2,5 persen, dana desa 2,4," ujar Rico.

Sementara, responden lalu diberi pertanyaan 'jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, dari nama-nama berikut ini, siapakah yang akan Anda pilih menjadi Presiden Republik Indonesia?'. Hasilnya, Prabowo meraih elektabilitas tertinggi.

"Kalau pemilu diadakan saat pengambilan data, maka yang menang Prabowo 18,8 persen. Ditempel Anies Baswedan 15,8 persen, tipis sekali, masih masuk dalam margin of error," kata Rico.

Sandiaga Uno (9,6 persen), AHY (8,3 persen), dan Ridwan Kamil (5,7 persen) menyusul perolehan elektabilitas Prabowo dan Anies Baswedan. Rico mengatakan ada semacam pola yang terbentuk dalam hasil popularitas dan elektabilitas capres 2024 ini.

"Jadi ini semacam pertarungan antara mantan capres-cawapres melawan gubernur-wakil gubernur, melawan kepala daerah. Jadi dari 10 besar polanya seperti itu," ujarnya.

"Tapi, menurut saya, yang menarik, kalau kita total 3 elektabilitas tertinggi itu totalnya tidak lebih dari 50 persen, dan itu totalnya tidak jauh dari perolehan suara Prabowo-Sandi di 2019 lalu," lanjut Rico.

Baca Juga:

Survei Indo Barometer, Prabowo Ungguli Anies dan Sandi Jadi Capres 2024

Survei sendiri melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar dari 33 provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling.

Survei dilakukan pada pekan pertama hingga kedua Februari. Survei memiliki margin of error sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.(Knu)

Baca Juga:

Jadi Menteri Terpopuler, Prabowo Tak Besar Kepala

#Hasil Survei #Presiden Jokowi #KH Ma'ruf Amin #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Bagikan