Banjir Jakarta

Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

Eddy FloEddy Flo - Senin, 24 Februari 2020
 Pengamat Prediksi Banjir Jakarta Akan Tenggelamkan Elektabilitas Anies

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta,(ANTARA/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Banjir Jakarta bagi pengamat politik Adi Prayitno akan sangat mempengaruhi elektabilitas Anies Baswedan.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini, potensi keterpilihan Anies 'ditenggelamkan' oleh bencana banjir yang melanda Jakarta sejak Januari lalu.

Baca Juga:

Jakarta Kebanjiran Lagi, Anies Dianggap Berhasil Pecahkan 'Rekor'

Dalam keterangan pers hasil survei nasional dan diskusi publik Politika Research Consulting dan PPI, dosen UIN Syarif Hidayatullah itu mengungkapkan Baswedan mendapatkan elektabilitas sebesar 7,8 persen pada hasil survei yang dilakukan pada rentang waktu 25 Januari 2020 sampai 10 Februari 2020 itu.

Pengamat sebut banjir Jakarta tenggelamkan elektabilitas Anies
Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Elektabilitas Baswedan itu berada di posisi keempat jauh di belakang Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang berada di posisi pertama dengan 17.3 persen dan posisi kedua ditempati pengusaha, Sandiaga Uno, dengan 9.1 persen serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berada di posisi ketiga dengan 8.8 persen.

Merujuk hasil survei PPI sebelumnya, tidak pernah ada yang berhasil menjatuhkan Baswedan separah apa yang ditimbulkan banjir.

Justru, semakin dia dirundung dan dikritik habis-habisan oleh lawan politiknya, semakin simpatik pula masyarakat pada inisiator Gerakan Indonesia Mengajar itu.

"Tapi ketika ada banjir (pada) 1 Januari sampai sekarang datang ke Jakarta, tanpa di-bully pun Anies itu turun (elektabilitas) dengan sendirinya," kata Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (23/2).

Menanggapi itu, Partai Keadilan Sejahtera tetap santai dan mencoba melihat sisi positif dari jebloknya elektabilitas Anies Baswedan pascabanjir. Menurut juru bicara PKS, Indra, hasil survei versi Parameter Politik Indonesia itu menunjukkan harapan yang luas dari masyarakat Indonesia terhadap kinerja Anies.

"Terlepas PKS ada calon lain atau tidak, ini menarik, berarti ada ekspektasi luas, karena benci itu kadang tipis antara benar-benar cinta atau, dan seterusnya," kata Indra dalam diskusi yang digelar di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, itu.

Baca Juga:

Isu Banjir Diduga Dipakai Anies untuk Raih Elektabilitas

Indra sebagaimana dilansir Antara, mencontohkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu kerap disalahkan jika terjadi bencana banjir meski bukan terjadi di Jakarta. Ia menyatakan Anies turut disalahkan bila terjadi musibah banjir di kota lain.

"Sebenarnya berarti harapan publik begitu tinggi ke Anies Baswedan. Banjir Semarang Anies disalahkan, banjir ibu kota baru Anies juga disalahkan, ini artinya sinyal," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir

#Banjir Jakarta #Anies Baswedan #Pengamat Politik #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Bagikan