Hari Ini, Sidang Perdana Praperadilan Setnov Digelar di PN Jaksel

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 20 September 2017
Hari Ini, Sidang Perdana Praperadilan Setnov Digelar di PN Jaksel

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/9) ini.
Persidangan ini digelar setelah ditunda pada Selasa (12/9) lalu.

Humas PN Jaksel, Made Sutrisna mengatakan dalam persidangan hari ini diagendakan pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon yakni Setya Novanto.

"Agendanya pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Mulainya jam 9 pagi ini," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (20/9).

Made mengatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada KPK sebagai pihak termohon untuk hadir dalam sidang praperadilan hari ini. Namun, Made belum dapat memastikan kehadiran pihak KPK.

Diketahui, persidangan ini sedianya digelar pekan lalu. Namun, hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan menunda persidangan atas permintaan KPK.

"Kita tidak tahu yang penting kita sudah menyampaikan panggilan. Mengenai hadir atau tidaknya kita tidak dapat konfirmasi," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah sebelumnya menyatakan, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan ini. Tim biro Hukum KPK terus melakukan persiapan-persiapan untuk kebutuhan persidangan.

"Kami masih melakukan proses persiapan diskusi-diskusi‎, pengecekan kebutuhan formil, prinsip dasarnya proses praperadilan akan kita hadapi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9) malam.

Febri menegaskan, penuntasan kasus korupsi e-KTP termasuk menjerat pihak-pihak yang terlibat merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, Febri berharap gugatan praperadilan memperkuat pengusutan kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

"Kasus ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan KPK untuk bisa menuntaskan pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi," katanya.

Sidang perdana ini nampaknya molor dari jadwal yang diagendakan dimulai pukul 09.00 WIB. Hingga pukul 10.15 tak terlihat tanda-tanda sidang ini akan dimulai. Berdasar pantauan, puluhan hingga ratusan anggota ormas sayap Partai Golkar terlihat telah berkumpul di sekitar PN Jaksel. (Pon)

Baca juga berita terkait praperadilan Setya Novanto di: Hadapi Praperadilan Setnov, Ini Persiapan KPK

#Setnov Tersangka #Setya Novanto #E-KTP #Korupsi E-KTP #Kasus Korupsi #Tersangka Korupsi #Praperadilan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Indonesia
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Mengaku menerima uang saat melakukan survei ke gudang vendor.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Membantah anggapan menggunakan kuota haji ilegal dan menegaskan pemerintah yang meminta Maktour untuk mengisi kuota haji tambahan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Indonesia
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar Februari 2020.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Bagikan