Frengky Aruan
MerahPutih.com - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi darurat guna menjamin pasokan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Konflik Iran-Amerika Serikat pada awal 2026 ini tercatat memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah, dengan harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 40 persen hingga melampaui US$100 per barel.
Dalam diskusi publik yang digelar Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4), Laode menjelaskan bahwa ketegangan militer di Selat Hormuz telah menghambat jalur ekspor vital ke Asia. Merespons kondisi tersebut, pemerintah kini fokus mencari sumber impor alternatif yang tidak melewati jalur konflik tersebut guna mengamankan ketersediaan BBM dan LPG domestik.
“Pemerintah melakukan penguatan kerja sama bilateral, seperti hasil kunjungan ke Jepang yang memberikan kita alokasi LPG tambahan. Kami juga melakukan pengadaan dari sumber-sumber impor selain yang melewati Selat Hormuz untuk menghindari risiko gangguan distribusi,” ujar Laode Sulaeman.
Baca juga:
Blokade Selat Hormuz Bakal Naikkan Harga Minyak ke Puncak Tertinggi
Selain Laode Sulaeman, diskusi publik Fraksi PKB DPR RI ini juga dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi, Direktur Corporate Marketing PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, dan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.
Laode mengungkapkan selain diversifikasi sumber impor, Kementerian ESDM juga menginstruksikan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memacu produksi BBM dan LPG secara mandiri. Langkah ini dibarengi dengan pengaturan ketat pada sisi konsumsi masyarakat agar stok yang ada tetap mencukupi hingga situasi geopolitik mereda.
“Konflik ini memicu shock terhadap pasar energi. Aktivitas militer di Selat Hormuz memaksa adanya percepatan pergeseran strategis, dari ketergantungan pada energi Timur Tengah menuju pemasok alternatif. Ini bukan lagi sekadar mitigasi jangka pendek, tapi harus menjadi strategi jangka panjang menuju kemandirian energi,” tegasnya.
Pemerintah, kata Laode memprediksi dinamika geopolitik akan terus menekan kondisi makroekonomi global. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi menjadi agenda krusial agar ketahanan energi nasional tidak mudah goyah oleh konflik antar-negara besar di kawasan strategis dunia. (Pon)
