Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai penolakan masyarakat sampai pimpinan dan pegawai KPK erhadap lima nama yang dipilih DPR agar disikapi dengan bijak terhadap penolakan tersebut.
Arsul meminta pimpinan KPK baru konsisten dan tidak mengembalikan mandat kepada presiden di tengah jalan. Seperti yang dilakukan Agus Rahardjo cs beberapa waktu lalu.
Baca Juga
YLKI Kecam Revisi UU KPK Berpotensi Suburkan Praktik Korupsi di Indonesia
"Terakhir mudah-mudahan semua konsisten menjadi pimpinan jangan di tengah jalan mengembalikan mandat kepada presiden," kata Arsul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap Ketua KPK terpilih Firli Bahuri dapat menyikapi dengan bijak keadaan resisten oleh sejumlah pegawai KPK terhadap lima Pimpinan KPK yang baru.
Arsul juga menyinggung situasi di mana beberapa waktu lalu Pimpinan KPK sebelumnya menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi. Itu merupakan bentuk penolakan Pimpinan KPK periode sebelumnya, kepada Pimpinan KPK terpilih.
Baca Juga
"Mudah-mudahan bapak-bapak konsisten menjadi pimpinan selama empat tahun. Jangan nanti di tengah jalan mengembalikan mandat kepada presiden," ujarnya
Terkait revisi UU KPK, Arsul mengatakan secara prinsip pihaknya tidak keberatan dengan catatan Jokowi yang tertuang dalam DIM revisi UU KPK ihwal pembentukan Dewan Pengawas. Hanya saja memang ada beberapa poin terkait Dewan Pengawas yang tidak disetujui DPR.
"Secara prinsip begitu, tidak keberatan, tidak disetujui. Jadi, jangan bilang, terhadap daftar inventaris masalah pemerintah bukan DPR setuju. Tetapi secara prinsip tidak keberatan," ujarnya
Arsul mengatakan ada perdebatan soal komposisi dan tata cara pemilihan Dewas antara DPR dan pemerintah. Menurut Arsul, yang menjadi tantangan adalah memilih Dewas yang independen.
"Tantangannya adalah kita bisa menjaga Dewan Pengawas benar-benar independen yang bisa katakan bersikap adil dalam menjalankan tugasnya, tidak dipergunakan oleh kelompok tertentu, itu saja dan itu saya yakin kami bisa menemukan jalan tengahnya," tegas Arsul.
Baca Juga
Arsul menyebut kewenangan Dewas KPK juga masih menjadi pembahasan. Pembahasan itu menyangkut izin penyadapan dan audit.
"Itu bagian masih akan dibahas apa saja kewenangan, apakah memberikan izin penyadapan, kemudian melakukan audit, itu hal-hal yang belum dibahas. Pada dasarnya yang semua di KPK harus independen, karena lembaga penegak hukum itu harus independen orang-orangnya pun, tidak hanya Pimpinan, Dewan Pengawas, bahkan pegawai, harus independen," ucapnya. (Knu)
