Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mengizinkan Direksi BUMN mempunyai 5 staf ahli dengan maksimum gaji sebesar Rp 50 Juta.
"Apakah masih membutuhkan tenaga ahli lagi? Bukankah para direksi ini adalah ahli dibidang-nya," kata Inas kepada wartawan, Rabu, (9/9).
Pasalnya, menurut Inas, direksi adalah profesional yang mempunyai kompentensi dalam bidang usaha yakni pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
Baca Juga
"Kemampuan memimpin dan bekerja sama," ujarnya.
Selain itu, kata Inas, soal pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan baik dari segi pengalaman dalam pengelolaan perusahaan.
"Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan," kata Inas.
Jika mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, lanjut Inas, maka direksi hanya dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan saja.
Baca Juga
Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot
"Sedangkan ketentuan pengangkatan tenaga ahli untuk direksi, tidak ada dalam undang- undang tersebut diatas," tutup Inas. (Pon)
