Hakim Cecar Setnov Soal Kedekatannya dengan Terdakwa Andi Narogong
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto di Tipikor, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP yang mengagendakan pemeriksaan saksi dari pihak JPU KPK, hakim mencecar Setnov dengan pertanyaan soal kedekatannya dengan terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4).
Setnov mengakui mengenal Andi dan mengatakan pertama kali bertemu pada 2009 di cafe milik Setnov.
"Saat itu Andi mengenalkan diri kepada saya dan menawarkan atribut partai menjelang kampanye. Saat itu memang mendekati Pemilu 2009," kata Setnov.
Diakuinya, Andi menawarkan proyek atribut partai kepadanya ketika Setnov masih menjadi bendahara umum Partai Golkar. "Karena saya selaku bendahara umum partai dan setelah saya cek disampaikan harga-harganya masih terlalu mahal, saya tolak," katanya.
Meski sudah ditolak, mental baja Andi untuk menggolkan proyeknya terus diperjuangkan.
"Waktu dia berusaha ketemu saya lagi, lihat harga terlalu mahal rupanya dia menawarkan yang produk Cina, impor, dan itu saya langsung tolak," lanjutnya.
Diakui Setnov, pertemuannya dengan Andi Narogong berlangsung dua kali dan itu hanya terkait proyek atribut partai.
Baca berita terkait Setnov lainnya di: Sidang E-KTP, Setnov Bantah Pernah Bilang, "Jangan Galak-Galak"
Bagikan
Berita Terkait
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes