Hadiri Rapat Paripurna Perdana, Tito Karnavian Dicecar Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2019
Hadiri Rapat Paripurna Perdana, Tito Karnavian Dicecar Jokowi

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10). (Antara/Bayu Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat paripurna perdana di periode keduanya. Seluruh menteri dan pejabat negara hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Istana Merdeka ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden.

"Pada sidang paripurna yang pertama pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, terutama yang akan kita kerjakan, kerja kerja besar yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan," kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Baca Juga:

Baru Dilantik Kemarin, Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin Sudah Dapat Imbauan dari KPK

Jokowi menekankan kerja pemerintah adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri. Ia juga mengingatkan para menteri koordinator untuk bisa mengkoordinasikan kementerian di bawahnya. "Ini adalah membangun sebuah negara besar, enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," kata dia

Ia langsung memberikan banyak pekerjaan rumah alias 'PR' kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet Indonesia maju. Salah satunya adalah masalah regulasi yang menumpuk.

"Negara ini terlalu banyak regulasi dan aturan. Sudah saya sampaikan berkali-kali baik UU, Perpres, Permen, peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," kata Jokowi.

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri para menteri dan pejabat setingkat menteri tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/10). (Antara/Bayu Prasetyo)

Jokowi pun secara khusus meminta Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri untuk menggarisbawahi persoalan regulasi yang tumpang tindih tersebut.

"Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," jelas dia.

Baca Juga

PPP Sebut Komposisi Menteri Jokowi Penuh Kejutan

Bahkan Jokowi meminta khususnya Mendagri Tito Karnavian untuk menyisir aturan mana saja yang selama ini berjalan dan tidak berjalan dalam hal layanan masyarakat serta iklim investasi.

"Tolong dilihat di setiap kementerian yang membuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. nanti akan segera rapatkan dalam 2 minggu lagi," tegasnya. (Knu)

#Mendagri #Tito Karnavian #Rapat Paripurna
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Dalam pembahasan Baleg DPR RI juga akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Bagikan