Hadiri Konpres Tim Hukum PDIP, Yasonna Didesak Mundur dari Menkumham
Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur dari jabatannya.
Menurut Pangi, langkah Yasonna yang hadir dalam konferensi pers tim hukum PDIP tentang penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tepat.
Baca Juga:
"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan
"Harus Yasonna mundur dari Menkumham, silahkan nanti menjadi tim hukum PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap berita berita miring, Menkumham seperti ngak punya etika dan tidak paham soal pantas, kepatutan, beliau jangan jangan ngak sadar menjabat menteri hukum dan HAM," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1).
Pangi menjelaskan, agenda pemberantasan korupsi di era Jokowi nampaknya gagal total mulai dari KPK sudah lumpuh, tidak punya wibawa, sampai Menkumham yang ikut membela partai dan terkesan melindungi.
"Sehingga tidak bisa bekerja maksimal," sebut Pangi.
Pangi berujar, ini semua ulah Presiden Jokowi, yang tetap ngotot dan memaksakan pembantu presiden yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dari partai politik, padahal begitu banyak yang waktu itu sangat getol dan keras menolak menteri dari latar belakang partai.
"Karena itu tadi sudah dipastikan hukum tidak berjalan pada trayek normal dan tidak terkontaminasi kekuasaan," sebut Pangi.
Baca Juga:
Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri
Pangi yakin, Yasonna sedang menganggu proses penegakan hukum, dan membuat hukum tidak bekerja maksimal.
"Bagaimana mungkin beliau bisa, kok bisa seorang menteri hukum dan ham sekaligus menjadi tim hukum PDIP, kita habis pikir, di mana rasa malu dan etika itu," tutup Pangi.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah