Hadiri Konpres Tim Hukum PDIP, Yasonna Didesak Mundur dari Menkumham

Eddy FloEddy Flo - Senin, 20 Januari 2020
 Hadiri Konpres Tim Hukum PDIP, Yasonna Didesak Mundur dari Menkumham

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur dari jabatannya.

Menurut Pangi, langkah Yasonna yang hadir dalam konferensi pers tim hukum PDIP tentang penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tepat.

Baca Juga:

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

"Harus Yasonna mundur dari Menkumham, silahkan nanti menjadi tim hukum PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap berita berita miring, Menkumham seperti ngak punya etika dan tidak paham soal pantas, kepatutan, beliau jangan jangan ngak sadar menjabat menteri hukum dan HAM," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1).

Menkumham Yasonna Laoly hadir dalam Konpers Tim hukum PDIP di Jakarta
Menteri Yasonna tampak ikut hadir dalam Konpers tim hukum PDIP di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Pangi menjelaskan, agenda pemberantasan korupsi di era Jokowi nampaknya gagal total mulai dari KPK sudah lumpuh, tidak punya wibawa, sampai Menkumham yang ikut membela partai dan terkesan melindungi.

"Sehingga tidak bisa bekerja maksimal," sebut Pangi.

Pangi berujar, ini semua ulah Presiden Jokowi, yang tetap ngotot dan memaksakan pembantu presiden yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dari partai politik, padahal begitu banyak yang waktu itu sangat getol dan keras menolak menteri dari latar belakang partai.

"Karena itu tadi sudah dipastikan hukum tidak berjalan pada trayek normal dan tidak terkontaminasi kekuasaan," sebut Pangi.

Baca Juga:

Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri

Pangi yakin, Yasonna sedang menganggu proses penegakan hukum, dan membuat hukum tidak bekerja maksimal.

"Bagaimana mungkin beliau bisa, kok bisa seorang menteri hukum dan ham sekaligus menjadi tim hukum PDIP, kita habis pikir, di mana rasa malu dan etika itu," tutup Pangi.(Knu)

Baca Juga:

Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

#Pengamat Politik #Yasonna Laoly #Menkumham #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Bagikan