Hadapi Dinamika Perekonomian Global dan Nasional, DPR Kebut Pembahasan Revisi UU BUMN

MERAHPUTIH.COM - KOMISI VI DPR RI tahun ini siap menuntaskan pembahasan revisi ketiga atas Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan hal itu, anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya pembaruan UU BUMN. Hal itu diperlukan sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran strategis BUMN dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan nasional.

"BUMN memiliki visi besar untuk menjadi pemain berkelas dunia yang mampu bersaing di panggung internasional," kata Amin dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Dia menekankan BUMN tidak hanya bertugas memberikan kontribusi pada penerimaan negara, tapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Dengan tantangan global yang semakin kompleks, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penguatan regulasi melalui UU BUMN menjadi kebutuhan mendesak. "Hal itu agar BUMN mampu bertransformasi menjadi entitas yang adaptif, inovatif, dan kompetitif," tegasnya.

Baca juga:

Raker Menteri BUMN dan Menteri Hukum dengan Komisi VI DPR Bahas RUU BUMN

Amin juga mengangkat keberhasilan BUMN dari sejumlah negara sebagai inspirasi.
China misalnya. Melalui kebijakan reformasi BUMN yang terintegrasi, China berhasil menjadikan China National Petroleum Corporation (CNPC) dan State Grid Corporation of China sebagai pemain global di sektor energi dan infrastruktur.

Kemudian, Singapura dengan Temasek Holdings, sebagai perusahaan investasi milik pemerintah, telah berhasil mengelola portofolio strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Singapura. "Sekaligus menciptakan keuntungan berkelanjutan," imbuhnya.

Contoh lainnya Malaysia dengan Petronas ialah contoh kesuksesan BUMN Malaysia yang mampu menjadi salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, dengan fokus pada inovasi dan ekspansi global.

Amin menegaskan bahwa BUMN juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam operasionalnya, BUMN harus memastikan penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

"BUMN juga harus memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat. Program-program tanggung jawab sosial perusahaan perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil," ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, BUMN diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dengan mendukung UMKM melalui kemitraan strategis, memberikan pembiayaan yang terjangkau, serta menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif.

Menurut Amin, langkah-langkah ini akan memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Legislator sari Dapil Jatim IV itu mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang terus mendorong reformasi BUMN melalui berbagai kebijakan. Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan legislatif yang kuat agar visi menjadikan BUMN sebagai pemain berkelas dunia dapat terealisasi.

“UU BUMN harus menjadi payung hukum yang mampu mengintegrasikan upaya inovasi, transformasi, dan tata kelola yang baik. Hanya dengan demikian, BUMN Indonesia dapat sejajar dengan perusahaan-perusahaan global lainnya,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

BUMN Pasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis, Ngaku Gandeng Koperasi dan Asosiasi