Gubernur Pramono Diminta Kaji Ulang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik, RDF Plant Rorotan Disinggung

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Gubernur Pramono Diminta Kaji Ulang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik, RDF Plant Rorotan Disinggung

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membangun 4 fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam rangka mengelola sampah secara jangka panjang dan menyediakan energi bersih.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau meminta Gubernur Pramono cermat dalam melaksanakannya.

"Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, alih-alih menjadi solusi terhadap masalah sampah dan energi bersih di Jakarta," ujarnya, Jumat (8/8).

Bun teringat dengan kasus Refuse-derived Fuel (RDF) Plant Rorotan yang sempat menjadi kontroversi ketika pengoperasiannya menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan asap berwarna hitam pekat, sehingga berimbas kepada kenyamanan dan ketenangan warga setempat.

"Kami masih ingat bagaimana RDF Rorotan waktu itu sempat menjadi masalah ketika mengeluarkan bau sampah dan pemandangan-pemandangan tidak baik dalam bentuk kemunculannya asap-asap berwarna hitam. Jangan sampai kendala serupa ditemukan lagi nantinya ketika PSEL yang ingin dibangun menjalankan fungsinya," sambungnya.

Baca juga:

Didemo Pedagang Barito, Pramono Tunda Groundbreaking Pembangunan Taman Bendera Pusaka

Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk dengan cermat menggunakan teknologi terbaik, memastikan tidak ada masalah lagi dengan bau sampahnya, dan melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pembangunannya.

"Nantinya, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar melakukan sosialisasi kepada warga di tempat yang lingkungannya akan terdampak oleh PSEL ini. Kemudian, bau sampah yang tidak sedap juga harus dihindarkan. Oleh karena itu, kajiannya harus lengkap dan tuntas, serta teknologi-teknologi yang nantinya digunakan harus berkualitas tinggi. Terlebih, PSEL ini akan dibangun di tengah-tengah wilayah pemukiman warga," lanjutnya.

Bun mengingatkan bahwa sejatinya PSEL itu nanti akan hadir untuk melayani masyarakat dan bukan untuk menyusahkannya.

"Semua itu penting untuk diperhatikan karena menimbang adanya niat membangun PSEL dalam rangka membersihkan sampah, maka akan menjadi ironis apabila kehadirannya malah menimbulkan bau tidak sedap di tengah-tengah penduduk dan mengotori pemandangan di sekitarnya," katanya.

Ia juga meminta agar PSEL yang akan dibangun itu bisa menyelesaikan masalah sampah di Jakarta secara optimal, terlebih isunya sudah menjadi perhatian banyak orang.

"Nantinya, kehadiran PSEL ini harus bisa memberikan dampak konkrit dalam mengurangi secara signifikan sampah-sampah di ibukota. Sebab, masalah sampah di Jakarta sudah akut dan ini harus diselesaikan segera," tutupnya. (Asp)

#Sampah #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
JRF 2026 Digelar 24-25 Oktober, Peserta dengan Bib Resmi Bisa Naik Transportasi Publik Rp 0
Jakarta Running Festival 2026 digelar 24-25 Oktober. Peserta dengan bib resmi bisa menggunakan MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek dengan tarif Rp 0.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
JRF 2026 Digelar 24-25 Oktober, Peserta dengan Bib Resmi Bisa Naik Transportasi Publik Rp 0
Indonesia
DKI Rencanakan Obligasi Rp 5,6 Triliun, Pramono: Tunggu Izin Pemerintah Pusat
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027-2028. Pramono menyebut penerbitan masih menunggu persetujuan pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
DKI Rencanakan Obligasi Rp 5,6 Triliun, Pramono: Tunggu Izin Pemerintah Pusat
Indonesia
Penataan Lapangan Banteng Capai 63 Persen, Ditargetkan Selesai November 2026
Lapangan Banteng akan semakin nyaman dikunjungi. Proses penataan kini sudah mencapai 63 persen, kemudian rampung November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 30 September 2026
Penataan Lapangan Banteng Capai 63 Persen, Ditargetkan Selesai November 2026
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Kasus influenza di Jakarta mengalami kenaikan. Pramono Anung menyebut peningkatan masih kecil, sementara Dinkes mencatat ISPA naik 15,7 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Indonesia
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Pemprov DKI Jakarta akan menambah enam golongan penerima transportasi umum gratis. Total penerima subsidi naik transportasi menjadi 21 golongan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Indonesia
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek dipastikan naik mulai 1 Januari 2027. Besaran tarif baru belum diumumkan Pemprov DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Indonesia
Bansos PKD September 2026 Cair, 219.252 Warga Jakarta Terima KAJ, KLJ, dan KPDJ
Pemprov DKI Jakarta mencairkan bansos PKD September 2026 kepada 219.252 penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ. Ini rincian penerimanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Bansos PKD September 2026 Cair, 219.252 Warga Jakarta Terima KAJ, KLJ, dan KPDJ
Bagikan