Google Pecat Karyawan yang Protes Hubungannya dengan Israel

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 18 April 2024
Google Pecat Karyawan yang Protes Hubungannya dengan Israel

Google pecat 28 karyawan yang protes hubungannya dengan Israel. Foto: Unsplash/Pawel Czerwinski

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Google telah memecat 28 karyawannya usai diprotes soal hubungannya dengan Israel. Bentuk protes tersebut dilakukan dalam aksi duduk selama 10 jam di dua kantor Google di California dan New York.

Aksi protes itu dipimpin oleh kelompok No Tech For Apartheid pada Selasa (16/4) lalu. Mereka menentang Proyek Nimbus, yakni sebuah kontrak penyimpanan cloud senilai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,4 triliun dengan Israel.

Baca juga:

Pemerintah Jaga Aset Investasi Hindari Dampak Konflik Iran-Israel

Lalu, pihak Google memutuskan untuk memecat 28 karyawannya yang dituduh ikut berpartisipasi dalam aksi itu, pada Rabu (17/4).

“Malam ini, Google tanpa pandang bulu memecat lebih dari dua lusin pekerja, termasuk mereka di antara kami yang tidak berpartisipasi langsung dalam protes bersejarah yang berlangsung selama 10 jam di dua wilayah pesisir kemarin,” menurut unggahan No Tech For Apartheid di X.

Kepala Keamanan Global Google, Chris Rackow, menekankan kebijakan nol toleransi perusahaan terhadap perilaku pengunjuk rasa dalam memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawan yang juga beredar di media sosial.

“Perilaku seperti ini tidak mendapat tempat di tempat kerja kami dan kami tidak akan membiarkannya,” ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, Google akhirnya memutuskan hubungan kerja terhadap 28 karyawan yang diketahui ikut terlibat.

"Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan jika diperlukan,” tambah Chris.

Baca juga:

Sering Kecelakaan, 2 Tanjakan Ekstrem Gunungkidul Mau Dihapus dari Google Maps

Menanggapi hal tersebut, No Tech For Apartheid mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai "tindakan pembalasan yang mencolok".

"Tindakan pembalasan yang mencolok ini adalah indikasi nyata bahwa Google lebih menghargai kontrak senilai 1,2 miliar dolar dengan pemerintah dan militer Israel yang melakukan genosida dibandingkan pekerjanya sendiri,” kata kelompok tersebut.

Pemecatan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah polisi menahan sembilan karyawan selama protes duduk di Sunnyvale, California, dan kantor di New York. Aksi itu juga menimbulkan gelombang kontroversi di dalam dan luar perusahaan.

Apa itu Proyek Nimbus?

Israel, Google, dan Amazon telah menandatangani Proyek Nimbus
Israel, Google, dan Amazon telah menandatangani Proyek Nimbus. Foto: Unsplash/Mitchell Luo

Proyek Nimbus meliputi sistem cloud dan pembelajaran mesin yang memungkinkan penyimpanan data, pengumpulan, analisis, identifikasi motif dan fitur data, serta prediksi potensi data dan motif.

Berdasarkan informasi, ada kontrak senilai 1,2 miliar dolar yang disiapkan untuk proyek ini. Kemudian, sudah ditandatangani pada April 2021 lalu oleh Israel, Google, dan Amazon.

Pada April 2021 lalu, Israel telah mengumumkan, bahwa Google dan Amazon telah memenangkan tender negara secara besar-besaran. Hal itu tentunya memungkinkan Israel untuk membangun pusat server penyimpanan cloud lokal.

Bahkan, sistem ini diklaim bisa mengumpulkan semua sumber data yang disediakan oleh Israel dan militernya, termasuk basis data, sumber daya, dan sumber observasi langsung, seperti kamera jalanan dan drone.

Kritikus berpendapat, bahwa proyek ini dapat membantu Israel untuk melanjutkan sistem penindasan, dominasi, dan segregasi terhadap rakyat Palestina yang mirip dengan apartheid. (*)

Baca juga:

Konflik Iran-Israel Berpotensi Picu Inflasi dan Krisis Energi di Indonesia

#Google #Israel #Perusahaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperang melawan Isreal demi membela Palestina.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
Indonesia
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Penetapan 12 korporasi ini berawal dari penyelidikan 31 perusahaan di tiga provinsi yang diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai di Pulau Sumatera.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Dunia
Israel 813 Kali Langgar Gencatan Senjata Gaza, Banjir Kecaman Negara Eropa
Hamas setiap hari selalu memberikan laporan pelanggaran yang dilakukan Israel ke negara mediator gencatan senjata Gaza.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Israel 813 Kali Langgar Gencatan Senjata Gaza, Banjir Kecaman Negara Eropa
Indonesia
Israel Lakukan 813 Kali Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza, Akses Bantuan Masih Dihambat
Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris mengecam kekerasan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Israel Lakukan 813 Kali Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza, Akses Bantuan Masih Dihambat
Dunia
ICC Tolak Banding Israel, Status PM Benjamin Netanyahu Tetap Buron Kejahatan Perang
Majelis banding Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak gugatan Israel atas legalitas penyelidikan ICC terkait kasus kejahatan perang di Gaza
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
ICC Tolak Banding Israel, Status PM Benjamin Netanyahu Tetap Buron Kejahatan Perang
Dunia
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Dewan Perdamaian tersebut merupakan komponen kunci dari kesepakatan gencatan senjata Trump untuk Jalur Gaza
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Trump Bakal Jabat Ketua Dewan Perdamaian, Kelola Administrasi Gaza
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Dunia
8 Negara Muslim Termasuk Indonesia Desak Israel Buka Gerbang Rafah 2 Arah
Membuka Rafah dua arah menjamin kebebasan bergerak warga Palestina di Gaza, serta memastikan tidak ada penduduk yang dipindah paksa.
Wisnu Cipto - Sabtu, 06 Desember 2025
8 Negara Muslim Termasuk Indonesia Desak Israel Buka Gerbang Rafah 2 Arah
Bagikan