Golkar Mulai Muluskan Jalan Airlangga di Pilpres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 31 Januari 2022
Golkar Mulai Muluskan Jalan Airlangga di Pilpres

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (30/12/2021) (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya Partai Golkar menjadikan Airlangga Hartarto memenangkan Pilpres 2024 mendatang terus dilakukan.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Panggah Susanto mengatakan, partainya sudah mulai menghidupkan mesin turun ke masyarakat menyosialisasikan sang Ketua Umum.

"Sekarang masih mesin kami hidupkan, dalam arti bahwa konsolidasi mulai dari DPD 1 kepada DPD 2, kemudian muscam, musdes, sampai ke akar rumput. Ini pekerjaan yang terus kita lakukan. Jadi untuk meng-gol-kan semua agenda-agenda Partai Golkar, terkhusus di Jawa Tengah," kata Panggah di sela-sela acara perayaan Natal Nasional Golkar di Kampus UKSW Salatiga, Sabtu (29/1).

Baca Juga:

Kritik GMPG Soal Rendahnya Elektabilitas Airlangga Hartarto

Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan, sampai saat ini seluruh kader Golkar Jateng solid dan kompak mengikuti keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2019 terkait pencapresan Airlangga.

"Alhamdulillah teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan soliditas kita," tegasnya.

Ia menjelaskan, DPD Golkar Jateng telah menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi fungsionaris di DPR RI, DPRD provinsi, dan fraksi-fraksi untuk turun ke bawah.

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah yang berasal dari Golkar untuk turut menyosialisasikan Airlangga kepada masyarakat di wilayahnya.

"Jadi dari kepala daerah kita juga ada, itu serentak semuanya dalam satu visi, satu kesatuan, satu semangat, dan satu energi untuk bersama-sama," ujarnya.

Sementara itu, Airlangga menuturkan, konsolidasi ini diperlukan mengingat pemerintah, KPU, dan DPR sudah memutuskan jadwal pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

Dia menegaskan, konsolidasi seluruh pengurus harus disiapkan untuk memenangkan Golkar.

“Hari ini, saya kumpulkan seluruh ketua DPD I, pemilu kurang tiga tahun lagi, seluruh instrumen Golkar harus siap untuk memenangkan Pemilu 2024,” tutur Airlangga.

Baca Juga:

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, selain menyiapkan seluruh kader, konsolidasi ini juga menyelaraskan arah tujuan seluruh ormas dan jaringan yang ada di partai beringin.

Salah satu keputusan dalam konsolidasi DPD tingkat I Golkar ini adalah pembentukan jaringan akar rumput berbasis tempat pemungutan suara (TPS).

“Kita akan mengawal Pemilu 2024 hingga ke tingkat TPS, jaringan akar rumput ini diperlukan sebagai penjaga kemenangan Golkar dan capres yang diusungnya,” ujar Airlangga.

Konsolidasi DPD I Golkar juga menyepakati agar seluruh kader yang mendapat amanah publik segera mengimplementasikan program-program untuk kepentingan rakyat.

Sebab, cara ini dinilai Golkar bisa menarik simpati masyarakat untuk memilih. Salah satunya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk minyak goreng.

“DPD Golkar harus memiliki peran untuk mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok, jangan sampai rakyat kesulitan mendapat kebutuhan pokok harian mereka,” ujarnya.

Golkar juga mendorong agar seluruh kader ikut membantu pemerintah untuk mengantisipasi puncak gelombang COVID-19 varian omicron.

“Indonesia diprediksi bakal menuju puncak penularan COVID-19 varian Omicron, kader Golkar harus menjadi yang terdepan membantu mengurangi dampaknya di masyarakat,” tegas Airlangga. (Knu)

Baca Juga:

Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

#Airlangga Hartarto #Pilpres 2024 #Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan