Kritik GMPG Soal Rendahnya Elektabilitas Airlangga Hartarto

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
Kritik GMPG Soal Rendahnya Elektabilitas Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Almanzo Bonara menilai, saat ini ada anomali di tubuh DPP partai Golkar. Pasalnya, pencalonan Airlangga Hartarto sebagai calon pesiden pada pemilu 2024 masih jauh dari harapan.

“Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan harapan. Sebab, performa Airlangga Hartarto dipandang belum layak masuk dalam panggung kontestasi pencapresan nanti,” ujar Almanzo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (26/1).

Baca Juga

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

Padahal, lanjut Almanzo, semua langkah-langkah konsolidasi partai telah dilakukan dengan menggerakan semua instrumen partai, namun jika dilihat hingga saat ini, hasil survey (dari lembaga survey kredibel) menunjukan elektabilitas Airlangga Hartato tidak mampu mencapai angka di atas 5 persen dan hingga kini masih terus menerus berputar-putar di bawah angka nol koma persen.

Tentunya, lanjut Almanzo, hal ini memperkuat asumsi publik bahwa Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan calon presiden kurang mendapat simpati publik dan tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat.

“Terbukti, konsolidasi partai yang dilakukan selama ini tidak mampu mendongkrak Airlangga Hartarto secara elektoral selaku calon presiden,” paparnya.

Hal ini tentu menujukan bahwa Partai Golkar telah mengalami dekadensi konsep dan ide dalam mempersiapkan strategi kepemimpinan nasional. Sebab, lanjut Almanzo, secara eksistensial Partai Golkar ada, namun tak lagi mampu menjadi pendulum dan inersial dalam pentas kepemimpinan bangsa.

“Karena lemahnya kepemimpinan partai dalam menjalankan kerja-kerja politik yang dapatdirasakan langsung oleh rakyat. Semua menjadi tersumbat akibat kerja partai yang sering terjebak dalam ruang seremonial semata, wajar bila Golkar semakin sulit meraih simpati publik,” tuturnya.

Baca Juga

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

Karena itu, Almanzo menyarankan, kondisi ini harus menjadi alarm yang serius bagi semua kader partai bahwa saat ini ada anomali dalam pengelolaan partai.

Kata Almanzo, mestinya dengan modal politik dan infrastrukur yang dimiliki oleh partai Golkar saat ini, harusnya mampu menunjang elektetabilitas Airlangga Hartarto selaku calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, dan tidak boleh kalah dengan capres lain, apalagi dengan capres yang tidak memiliki infrastruktur partai.

“Saya kira kita jangan lagi mendaur ulang kesalahan Partai Golkar pada pemilu 2014 lalu. Jangan sampai terbebani elektabilitas Ketum, bisa membuat Golkar menjadi partai Gagal di 2024. Karena itu elite partai harus objektif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan strategis bagi partai,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Dana Iklan Politik Telan Rp 243 Miliar, Elektabilitas Airlangga Tetap Nyungsep

#Golkar #Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Airlangga Hartarto #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Indonesia
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan