Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Januari 2022
Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar terus memanaskan mesinnya untuk mempersiapkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPP Partai Golkar, Zainudin Amali mengatakan, saat ini, Partai Golkar terus melakukan konsolidasi ke berbagai daerah guna mengecek mesin partai.

Baca Juga:

Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

"Partai Golkar mempunyai struktur lengkap dari pusat hingga kelurahan yang merupakan modal utama untuk pemenangan pilpres termasuk peran para relawan," kata Zainudin di Jakarta, Senin (24/1).

Amali yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga ini mengatakan, konsolidasi tersebut juga bagian dari pemanasan mesin partai untuk memenangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024.

"Penetapan Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dalam Pilpres 2024 merupakan amanat munas Partai Golkar 2019 yang diperkuat dengan keputusan Rapimnas 2021," katanya"

Amali menuturkan, modal yang dimiliki Golkar dengan penguasaan kursi parlemen DPR RI 2019 mengharuskan Golkar berkoalisi dengan partai lain mengusung calon presiden-calon wakil presiden.

Dengan posisi kedua perolehan kursi DPR RI di bawah PDI Perjuangan yakni 14,78 persen, Golkar menilai memiliki posisi tawar lebih kuat mengusung calon presiden meski harus berkoalisi.

"Jadi konsolidasi kami lakukan arahnya mengusung Airlangga sebagai calon presiden," ujar dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Caption

Yang justru menjadi perhatian Golkar untuk memuluskan jalan Airlangga maju capres 2024 ini kehadiran relawan di luar struktural partai.

"Kami justru cukup kaget ada deklarasi di sana sini mendukung Airlangga, setelah kami cek, bukan dari partai atau sayap partai, ini yang kami beri perhatian karena relawan komponen penting penentuan kemenangan saat ini," kata dia.

Sementara itu Airlangga menyebut, akan membuka peluang terhadap semua partai untuk berkoalisi. Namun, tahapan dalam berkoalisi tersebut masih sangat jauh.

"Ini tahapan masih jauh jadi kami tunggu tahapan dari KPU," kata Airlangga. (Knu)

Baca Juga:

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

#Pilpres #Pemilu #Tahapan Pemilu #Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Bagikan